Sejumlah tokoh masyarakat, purnawirawan TNI, aktivis, dan elemen masyarakat di Jawa Barat menggelar pertemuan di Bandung pada Senin (6/7/2026). Pertemuan tersebut membahas dinamika politik nasional serta menyatakan penolakan terhadap apa yang mereka sebut sebagai dugaan “safari politik berkedok safari budaya” yang dikaitkan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Dalam pertemuan yang mengusung tema “Pagar NKRI” itu, para peserta menilai kunjungan-kunjungan Jokowi ke sejumlah daerah memiliki muatan politik menjelang kontestasi politik mendatang. Mereka juga menyoroti aktivitas politik yang menurut mereka telah dimulai lebih awal oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Pengamat sosial sekaligus anggota Dewan Penasehat APIB dan APP TNI, Memet Hakim, mengatakan pertemuan tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat Jawa Barat terkait perkembangan situasi politik nasional.
Menurutnya, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah polemik pemberian gelar adat kepada Jokowi di Lampung yang menuai penolakan dari sebagian tokoh adat setempat. Ia menyatakan masyarakat Jawa Barat tidak menginginkan polemik serupa terjadi di wilayah Tatar Sunda.
“Jawa Barat tidak ingin safari politik yang dibungkus dengan kegiatan budaya terjadi di daerah ini,” ujar Memet dalam pernyataan tertulis yang diterima pada Selasa (7/7/2026).
Hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya Dindin Maolani, Brigjen TNI (Purn.) Poernomo Hidayat, Rizal Fadilah, Sugeng Waras, Ustaz Hari Nugraha, serta sejumlah perwakilan masyarakat dan kelompok emak-emak Jawa Barat.
Dalam forum itu, para peserta juga menyampaikan berbagai kritik terhadap Jokowi, termasuk mengenai dugaan pelanggaran etika politik, sejumlah tuduhan tindak pidana korupsi, hingga berbagai isu hukum yang menurut mereka perlu diproses oleh aparat penegak hukum.
Selain itu, mereka juga mengaitkan kunjungan Jokowi ke sejumlah daerah dengan situasi politik nasional serta menyampaikan kekhawatiran bahwa aktivitas tersebut dapat memengaruhi stabilitas politik menjelang agenda demokrasi berikutnya.
Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah pernyataan sikap, di antaranya penolakan terhadap dugaan safari politik Jokowi di Jawa Barat, serta rencana menyampaikan aspirasi kepada DPRD Provinsi Jawa Barat pada Kamis mendatang.
Para peserta mengajak masyarakat yang memiliki pandangan serupa untuk menghadiri penyampaian aspirasi tersebut secara tertib dan damai.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat tanggapan resmi dari Joko Widodo maupun pihak PSI terkait berbagai tuduhan dan pernyataan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut. Berbagai tuduhan yang dilontarkan dalam forum itu merupakan pernyataan narasumber dan belum terbukti melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
