Presiden RI Prabowo Subianto mempersilakan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengkaji ulang anggaran per porsi Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengkajian ini dikhususkan untuk distribusi MBG di wilayah terluar, terdepan, dan teringgal (3T).
Hal ini disampaikan Wakil Ketua BGN Agustina Arumsari usai menghadiri rapat terbatas (ratas) dengan Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (15/7/2026).
Arum menyampaikan Prabowo memberikan ruang bagi BGN jika ingin mengkaji ulang anggaran per porsi Rp15 ribu.
“Termasuk tadi begini, ke daerah 3T ada di wilayah timur, silakan dikaji apakah sama nih dengan yang di Jawa 15 ribu? Silakan dikaji,” kata Arum kepada wartawan.
Selain itu, Arum menyebut Prabowo juga menyinggung mengenai siswa yang berasal dari keluarga desil 8, 9, dan 10. Sebab, mereka dianggap keluarga mapan.
“Tadi ada diskusi-diskusi di dalam bahwa untuk mereka yang katakanlah ya ada di desil 8, 9, 10 yang mapan, kaya, kaya sekali gitu kan kalau desil 8, 9, 10, itu memang tidak akan diberikan lagi. Tetapi ada dinamika, bagaimana kalau sekolah itu katakanlah 50 persen, 50 persen ada di desil menengah 6 atau ke bawah, ada diskusi-diskusi,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tahap awal, mengalami sejumlah tantangan distribusi. Khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terluar, terdepan).
Hal itu diungkapkan Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-25 Masa Persidangan V, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/7/2026). “Menanggapi pandangan fraksi Partai Demokrat mengenai kesiapan implementasi MBG di tahap awal, pemerintah tidak menutup mata terhadap realita di lapangan. Tantangan awal dalam eksekusi program ini bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal,” ujar Purbaya.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kata dia, pemerintah mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk melibatkan sentra produksi rakyat, badan usaha milik desa (BUMDes), usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penyedia lokal untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan program MBG.
“Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan Sentra Produksi Rakyat, BUMDES, UMKM, serta penyedia lokal untuk menyerap bahan pangan langsung dari petani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi SPPG,” jelas Purbaya.(Sumber)
