Pengamat Ekonomi dari Universitas Pasundan (Unpas), Acuviarta Kartabi, menyarankan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengoptimalkan pendapatan daerah sebelum mengajukan pinjaman Rp3,4 triliun ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Dikatakan Acuviarta, rencana pinjaman tersebut sebaiknya tidak langsung ditempuh untuk menutup defisit APBD Jawa Barat 2026 yang diperkirakan mencapai Rp5 triliun.
Pemprov Jabar, kata Acuviarta, masih memiliki sejumlah sumber pendapatan yang dapat dioptimalkan seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Bahan Bakar.
“Jadi saya kira saya tidak sependapat dengan adanya rencana pinjaman, dioptimalkan dulu kinerja pendapatannya dari PKB, dari Pajak Air Permukaan, dari Pajak Bahan Bakar, dioptimalkan dulu itu,” ujar Acuviarta, Sabtu (8/8/2026).
Menurutnya, jika pendapatan daerah masih tidak sesuai target, Pemprov Jabar dapat melakukan penyesuaian belanja melalui perubahan APBD.
“Ya diturunkan saja melalui momentum perubahan APBD, jangan kemudian belanjanya dipaksakan terus ‘ngegas’ sedangkan pendapatannya tidak maksimal,” katanya.
Acuviarta memahami kondisi fiskal Jawa Barat yang turut dipengaruhi pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat serta belum disalurkannya Dana Bagi Hasil (DBH).
Menurutnya, DBH yang belum disalurkan tersebut mencapai sekitar Rp4 triliun. Namun, apabila persoalan tersebut menjadi salah satu penyebab utama menurunnya pendapatan daerah, Acuviarta menilai Pemprov Jabar seharusnya terlebih dahulu meminta pemerintah pusat memenuhi kewajibannya.
“Jika itu substansi masalahnya, seharusnya pemerintah provinsi meminta pusat untuk memenuhi kewajibannya, bukan lantas menambah beban utang,” ucapnya.
Acuviarta menilai pengajuan pinjaman daerah juga berpotensi membuat pemerintahan Dedi Mulyadi mengulangi pola pemerintahan sebelumnya, yang pernah menggunakan skema pinjaman melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19.
Acuviarta pun menyarankan Pemprov Jabar memanfaatkan momentum perubahan APBD 2026 untuk menyesuaikan belanja sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.
“Kalau saya solusinya adalah mengurangi belanja, bukan ‘ngegas’, dan saya akan menarik, mencari sumber-sumber pendapatan yang seharusnya saya dapatkan, bukan ngutang, karena kalau begitu, berarti Dedi Mulyadi sama saja sama dengan pemerintahan sebelumnya,” katanya.
Terkait efektivitas kebijakan Dedi Mulyadi dalam mengelola anggaran, Acuviarta menilai Pemprov Jabar pada dasarnya masih melakukan pengelolaan anggaran secara normal.
Namun, terdapat sejumlah peralihan anggaran dari belanja yang dinilai tidak tepat sasaran ke belanja yang dianggap lebih sesuai dengan kebijakan pemerintah saat ini.
“Sebenarnya gak ada efisiensi di pemerintah daerah, yang ada itu shifting, peralihan dari belanja-belanja yang dianggap tidak tepat sasaran ke belanja yang tepat sasaran menurut Dedi Mulyadi,” ujarnya.(Sumber)
