Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi, mengungkapkan pandangan Fraksi PPP DPR RI Terhadap 100 Hari Kerja Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.
Dibidang politik, Secara umum, Fraksi PPP menilai stabilitas politik dan keamanan dalam negeri berlangsung stabil. Hanya di beberapa daerah yang masih berlangsung gangguan keamanan dan terorisme, seperti di Papua. Itu merupakan suatu modal penting untuk penyelenggaraan pilkada tahun 2020.
Selain itu, Fraksi PPP juga menilai pemerintah juga menyelenggarakan politik luar negeri dengan baik, termasuk saat menangani konflik dengan kapal pengawas pantai dan nelayan China di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).
“Secara umum, Fraksi PPP menilai stabilitas politik dan keamanan dalam negeri berlangsung stabil. Hanya di beberapa daerah yang masih berlangsung gangguan keamanan dan terorisme, seperti di Papua,” kata Baidowi dalam keterangan tertulis, Kamis, (30/1/2020).
“Hal ini akan menjadi modal penting untuk penyelenggaraan pilkada tahun 2020. Kesuksesan pelaksanaan tiga kali pilkada serentak dan pemilu serentak 2019 diharapkan bisa berlanjut pada Pilkada 2020,” lanjutnya.
Terkait kasus Natuna dan kasus Penyandraan 5 WNI oleh Abu Syayaf, Fraksi PPP berharap pemerintah dan DPR memperkuat pertahanan dan keamanan laut indonesia agar tidak terulang kembali kasus tersebut.
“Kami berharap pemerintah dan DPR RI dapat memperkuat pertahanan dan keamanan laut Indonesia, termasuk dengan meningkatkan anggaran pengadaan kapal dan persenjataannya,” ungkapnya.
“Namun demikian, kasus penyanderaan 5 WNI di perairan Filipina oleh kelompok Abu Syayaf harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah,” imbuhnya.
“Hal ini penting, dalam rangka menjaga hubungan kerjasama pertahanan dan keamanan Kawasan regional bersama negara-negara sahabat, mengingat kasus ini bukanlah yang pertama kali,” jelasnya lagi.
Dalam bidang hukum, Fraksi PPP mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung RI yang telah memproses hukum dugaan pidana korupsi bagi direksi dan pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dalam kasus PT Jiwasraya.
Selain itu, Fraksi PPP mengapresiasi penegakan hukum terhadap aplikasi finansial ilegal, pengembangan perumahan berkedok syariah dan termasuk penipuan-penipuan berkedok kerajaan yang meresahkan masyarakat.
Di bidang agama, Fraksi PPP menyoroti sikap Menteri Agama yang beberapa kali menuai kontroversi sehingga menimbulkan mispresepsi.
“Fraksi PPP juga berharap pemerintah dapat bersinergi lebih baik dalam menerbitkan peraturan pelaksana UU Pesantren,” kata Baidowi. {teropongsenayan}
