Anggota DPR RI dari Fraksi PPP, Arsul Sani, mengatakan bahwa partai politik (parpol) di dalam koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin khawatir pembentukan panitia khusus (pansus) dalam menyikapi kasus di PT. Asuransi Jiwasraya akan menimbulkan kegaduhan.
Menurutnya, kekhawatiran itu membuat parpol di koalisi pendukung pemerintah sepakat agar kasus Jiwasraya disikapi dengan pembentukan panitia kerja (panja).
“Saya kira sampai hari ini posisi fraksi-fraksi yang berkoalisi di pemerintahan itu tidak berubah,” ucap Arsul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (31/1).
“Bukan menutup sama sekali pintu pansus, tetapi khawatir kalau pendekatannya atau penanganan atau pengawasan masalah ini dengan pansus yang memuncul kegaduhan politik itu sendiri,” tambahnya lagi.
Dia menyatakan bahwa tanda-tanda kegaduhan itu terlihat saat Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara soal kasus Jiwasraya di halaman Facebook dengan menyatakan bahwa dua orang menteri dibidik dan hendak dijatuhkan melalui kasus Jiwasraya.
Menurutnya, parpol di koalisi pendukung pemerintah tidak mau topik-topik seperti itu justru menghiasi ruang media massa terkait kasus Jiwasraya dan menghambat proses pengembalian dana nasabah.
“Tanda-tanda kegaduhan itu justru ada ketika SBY menulis di Facebook-nya, kemudian (mengatakan) ada dua menteri yang ditarget. Berarti ini masalah yang akan mengemuka nanti, yang akan menghiasi ruang publik dan media, itu kan aspek politiknya,” tutur Wakil Ketua MPR itu.
“Sedangkan kami fraksi itu sepakat ini yang harus kita pikirkan bagaimana nasabah itu bisa mendapatkan pengembalian meskipun bertahap,” imbuhnya.
Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat di DPR mengajukan usul pembentukan pansus hak angket guna menyelidiki masalah Jiwasraya.
Sikap tersebut tertera dalam keterangan pers yang ditandatangani Ketua Fraksi Edhie Baskoro Yudhoyono dan Sekretaris Fraksi Teuku Riefky Harsya. Keterangan itu juga diunggah oleh Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan melalui akun Twitter @hincapandjaitan.
“Fraksi Partai demokrat mengusulkan pembentukan panitia khusus hak angket dalam rangka melakukan penyelidikan terhadap permasalahan Jiwasraya (Persero) dengan menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas,” mengutip keterangan pers, Selasa (28/1).
Langkah ini kemudian diikuti oleh Fraksi PKS. Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan seluruh anggota fraksinya yang berjumlah 50 orang telah menyatakan setuju menandatangani usulan pembentukan Pansus Hak Angket Jiwasraya.
“PKS mengusulkan pansus hak Angket kasus Jiwasraya, dan seluruh anggota fraksi PKS 50 orang lengkap sudah tanda tangan,” kata Jazuli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (29/1). {CNN}
