Tak Sesuai Tupoksi, Ombudsman Dalami Dugaan Maladministrasi Andre Rosiade

Andre Rosiade, Anggota DPR RI, Fraksi Partai Gerindra

Ombudsman Republik Indonesia menerima aduan Jaringan Peduli Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (JPP TPPO). Diketahui aduan ini terkait dugaan TPPO dalam kasus penggerebekan perempuan yang dilacurkan (pedila) oleh Anggota DPR RI Andre Rosiade.

Menurut Komisioner Ombudsman, Ninik Rahayu, JPP TPPO menyampaikan ada tindakan di luar batas oleh Andre selaku dewan legislatif. Andre Rosiade dinilai JPP TPPO bekerja tidak sesuai tugas pokok dan fungsi komisinya di Parlemen.

“Ombudsman akan meminta kepada Majelis Kehormatan Dewan (MKD) mengklarifikasi kepada Andre terkait tindak penggerebekan dilakukannya,” jelas Ninik di Kantor Ombudsman Republik Indonesia, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (14/2/2020).

Selain hal tersebut, Ninik mengaku JPP TPPO meminta pihaknya untuk mendalami UU TPPO yang berlaku saat ini. Meski dinilai sudah cukup baik, JPP TPPO ingin UU itu terus disempurnakan.

“Meski dinilai sudah cukup tapi perlu evaluasi agar lebih aktif dan efektif lagi karena mungkin masih ada potensi maladministrasi,” jelas Ninik.

Ninik menyatakan hasil laporan JPP TPPO akan dibawamya ke rapat pleno Ombudsman Republik Indonesia. Hal ini ditujukan sebagai respon cepat menangani kasus yang diduga sarat kepentingan politik ini.

“Kami diminta respon cepat dan terhadap korban kami didotong untuk merehab, juga kami akan meneurskan kepada presiden tentang evaluasi kerja Gugus Tugas TPPO ini yang menurut JPP TPPO kurang aktif,” Ninik menandasi.

Bantahan Andre

Diketahui sepekan kemarin publik digegerkan dengan aksi penggerebekan Politisi Gerindra Andre Rosiade di salah satu hotel di Padang.

Andre bersama kepolisian setempat mendapati wanita diduga pekerja seks diduga sedang melakukan tindak prostitusi.

Namun tindakan Andre dinilai sebagian pihak kelewat batas dan menyalahi aturan. Andre diduga melakukan undercover buying demi melakukan rekayasa penjebakan untuk mendompleng namanya sebagai politisi. 

Akan tetapi hal itu dibantah Andre. Pria berkepala plontos ini mengaku tindakan tersebut dilakukan demi membuktikan bahwa Padang rawan akan tindak prostitusi. {liputan6}