Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI, H Irwan menyayangkan kebijakan pemerintah yang setengah-setengah dalam penanganan wabah virus corona (Covid-19. Terbaru, adalah soal social distancing dengan kerja dari rumah, hingga pembatasan angkutan massal.
Faktanya, pada Senin pagi (16/3), banyak pekerja yang menumpuk di halte-halte angkutan umum karena jumlah Transjakarta dipangkas rutenya dari 248 menjadi 13 rute saja. Begitu juga dengan KRL dan MRT.
“Begitulah kalau kebijakan penanganan corona pragmatis. Pemerintah ingin dua-duanya aman dan dijalankan. Ingin pertumbuhan ekonomi tidak terganggu dan di sisi lain ingin corona ditangani. Akhirnya dua-duanya tidak fokus,” kata Irwan, Senin (16/3).
Anak buah Agus Harimurti Yudhoyono di Partai Demokrat itu mengatakan, seharusnya Presiden Joko Widodo bisa mengeluarkan kebijakan yang lebih tegas dan terukur. Bagaimanapun, keselamatan rakyat harus dinomorsatukan.
“Saya pikir saat ini keselamatan rakyat nomor satu. Pemerintah lakukan tindakan tegas, himbauan untuk beraktifitas dari rumah itu dibarengi dengan perintah lockdown,” tegas legislator asal Kalimantan Timur ini.
Dengan begitu, tambah ketua DPP Demokrat ini, para pekerja terutama buruh di sektor swasta memiliki dasar hukum untuk tetap berada di rumah. Di sisi lain kesejahteraannya tetap terjamin.
“Sehingga para buruh pekerja punya legal standing yang jelas untuk beraktifitas dari rumah dan tidak mempengaruhi kesejahteraan mereka,” tandas anggota Komisi V DPR tersebut. {JPNN}
