Ketika tindakan Lockdown akan menjadi pilihan dan ini tentu akan mengakibatkan beberapa restriksi kegiatan yang akan membawa konsekuensi. Salah satunya dampak terhadap ekonomi yang tidak sedikit dan beberapa hal lain yang sangat krusial.
Bukan hanya untuk wilayah Jakarta, tetapi juga untuk perekonomian secara nasional dimana faktor utama adalah faktor ekonomi menjadi sangat penting. Dan tindakan Lockdown harus mempersiapkan adanya anggaran yang cukup, menjamin kemaslahatan masyarakat di wilayah yang akan di lockdown (isolasi) tersebut.
Untuk memutuskan suatu daerah dilakukan Lockdown yang berarti akan diberlakukan Isolasi di wilayah tersebut maka harus memikirkan bagaimana supporting growth. Bahkan bagaimana, tentang tempat yang pemukimannya cukup padat sementara di Indonesia terutama di DKI Jakarta dan beberapa wilayah Indonesia banyak tempat tinggal penduduk yang sangat padat tempat tinggalnya dan bahkan sangat berhimpitan serta wilayah slum area tempat penduduk miskin di pinggir-pinggir rel kereta yang masih ada di negeri ini.
Sehingga hal ini akan berdampak bagaimana untuk menerapkan social distancing bukanlah hal yang mudah dan sederhana untuk dilakukan, serta bagaimana pemerintah Indonesia untuk menjamin ketersediaan bahan pokok serta menjamin aktivitas logistik berjalan lancar. aktivitas bisnis sebagian besar terjadi di Jakarta sehingga peredaran uangpun sebagian besar berada di Ibukota.
Jika lockdown terjadi, maka sentra bisnis bisa terganggu dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pun bisa terkena dampak paling parah. Hal ini bisa menimbulkan tingginya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Akibatnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa anjlok secara signifikan dan semakin memicu krisis ekonomi Indonesia melaju semakin cepat.
Ketika Indonesia pada akhirnya menerapkan lockdown akibat wabah virus corona (COVID-19), maka prediksi perekonomisn akan berdampak buruk, khususnya sektor informal, akan kehilangan penghasilan. Sektor produksi akan terganggu karena banyak produk yang akan berkurang pasokannya, ini sungguh situasi yang tidak mudah untuk pemerintah untuk menanggung Rakyat miskin dan kesehariannya lebih banyak sebagai pedagang kecil dipinggir jalan sehingga berdampak sektor inipun kehilangan penghasilan hariannya.
Hal lain yang juga harus diperhatikan tatkala pemerintah memberlakukan penanggulangan virus corona harus direncanakan dengan matang, bagaimana rencana pemerintah daerah sekarang ini dalam misal salah satunya masalah hal transportasi publik, karena contoh saat ini walau telah dihimbau untuk mengurangi aktivitas, kendaraan publik dikurangi, namun kenyataannya masih banyak instansi pemerintah dan swasta perusahaannya masih tetap buka kantor, namun beberapa transportasi publik terhenti dan hal ini berdampak terjadi antrean panjang bagi yang harus tetap masuk kantor.
Hal yang tak kalah penting untuk masalah pasien yang positif terkena Corona COVID-19 dan ketika suatu wilayah tersebut dikunci seharusnya menyediakan layanan kesehatan yang mumpuni untuk pasien COVID-19 agar cepat pulih, sehingga fasilitas baik berupa infrastruktur, perlengkapan medis hingga tenaga kesehatan perlu dipersiapkan dengan serius. Apabila Lockdown dilaksanakan harus diperhatikan kualitas layanan kesehatan untuk beberapa daerah di Indonesia masih belum merata.
Sebenarnya Lockdown pilihan yang sangat sulit dan menempatkan bahwa negeri ini harus lockdown, karena terkait banyak masalah manajemen dan wilayah Indonesia kondisinya tidak sama serta disparitasnyapun berbeda – beda.
Untuk kebutuhan dasar manusia yang wajib terpenuhi bila pemerintah melakukan lockdown artinya wilayah tersebut terisolasi dari segala hal sehingga suatu daerah harus sudah dipersiapkan dengan berdasarkan database penduduk yang akurat dan database penduduk miskin dan tidak mampu.
Pemerintah wajib untuk bagaimana cara mengirimkan bahan pokok makanan ke setiap warga dari mulai data base setiap RT dan RW serta antisipasi fenomena panic buying yang harus dicegah, namun ternyata gejolak panic buying masyarakat belum dapat diantisipasi oleh pemerintah dan jajarannya. Ketika lockdown diumumkan, masyarakat yang panik akan menyerbu pusat perbelanjaan, bukan hanya makanan minuman yang akan diborong masyarakat, tetapi juga obat-obatan.
Kenyataannya saat ini di beberapa wilayah telah terjadi panic buying dan pemerintah tidak memiliki kuasa untuk pencegahannya, dan hal ini menimbulkan kekhawatirkan masyarakat menengah ke bawah, dimana kemampuan untuk menimbun bahan pangan tidak sekuat kelas atas. Sehingga angka kemiskinan bisa naik, yang seharusnya ketersediaan bahan pokok harus dijamin dengan adil kepada seluruh Rakyat Indonesia, antisipasi situasi dengan situasi tersebut pemerintah setidaknya harus menyiapkan double stock bahan pokok selama masa lockdown dan pemerintah wajib antisipasi ketersedian barang harga kebutuhan pokok untuk masyarakat dengan harga tetap stabil.
Selain itu ada berbagai permasalahan yang dapat timbul dan memperburuk situasi di tengah lockdown, misalnya kesiapan suplai logistik dan pangan. Salah satu permasalahan krusial dari tindakan lockdown adalah memastikan kesiapan suplai bahan pangan dan kebutuhan lainnya.
Sebagai ilustrasi bila lockdown diberlakukan di wilayah DKI Jakarta yang hampir sepenuhnya menggantungkan pasokan air minum dari luar daerah akan mengalami kelangkaan dan kenaikan harga. Keresahan sosial berpotensi muncul. Tekanan kenaikan harga pangan akan semakin kuat akibat sulitnya pasokan bahan baku. Terlebih jika lockdown dilakukan tanpa adanya persiapan yang cukup dengan persiapan prosedur yang jelas.
Yang akan terjadi hanyalah kebingungan dan keresahan di masyarakat. Sepertinya pemerintah belum memiliki kesiapan terkait ketersediaan pangan jika lockdown dilakukan, bahkan bila hanya sebatas penutupan Ibukota Jakarta bagaimana dengan masalah sebagian besar kebutuhan pokok Jakarta disumbang daerah di luar Jakarta. Arus distribusi barang akan terganggu dan mengarah pada terjadinya kelangkaan bahan pokok khususnya jelang Ramadan.
Hal ini akan berujung pada kenaikan harga bahan pangan.
Sehingga bila lockdown dipaksakan dalam keadaan pemerintah tidak memiliki kesiapan terkait stok pangan, maka dipastikan akan berdampak terjadi kelaparan massal di Jabodetabek. Terlebih saat ini kondisi rantai pasok impor pangan sebagian akan terganggu.
Selanjutnya Pemerintah wajib meningkatkan keamanan, sebagai ilustrasi mencontoh dari negara-negara lain yang telah melakukan lockdown. Faktor keamanan adalah menjadi sangat penting. Selain mencegah tindak kejahatan, petugas keamanan juga perlu melakukan tindakan jika ada warga yang melanggar zona karantina, sebagai contoh di negara Malaysia
Polisi melakukan patroli di sejumlah pusat perbelanjaan di Malaysia. Orang-orang yang melanggar karantina di Malaysia akan dihukum 2 tahun dan dikenakan denda 200 RM atau kurang lebih Rp 694 ribu setiap harinya. hukuman tersebut berlaku untuk pelanggar pertama dan kedua, dan bagi orang yang melanggar lebih dari dua kali maka hukumannya bisa mencapai 5 tahun. Peraturan hukuman karantina Malaysia tersebut tercantum pada UU Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di negara tsb.
Selanjutnya masalah sosialiasi apa saja yang harus dilakukan Penduduk saat diterapkan lockdown. Rakyat Indonesia terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama. Sosialisasi soal bahaya Covid-19 yang efektif dan tepat sasaran perlu dilakukan, contoh, himbauan pemerintah untuk menerapkan social distancing, mulai dari menjaga jarak dengan orang yang sakit, bekerja di rumah dan semacamnya.
Namun, himbauan ini dalam penerapannya di lapangan tampak belum efektif. Hal ini dapat disaksikan buktinya dari, masih ada pejabat yang liburan ke luar negeri. Kasus lain, sejumlah kelompok agama justru tetap mengadakan acara yang mengundang jemaah atau orang dalam jumlah besar.
Kondisi saat ini pemerintah nampak ragu untuk mengambil tindakan drastis mengatasi virus corona, dan belum memutuskan untuk melakukan lockdown, ini nampaknya disebabkan pemerintah menghadapi dilema antara fokus mengatasi virus corona covid 19 dengan upaya menyelamatkan perekonomian, dan pemerintah belum memiliki skenario menanganinya, karena yang sangat dikhawatirkan adalah ketika kebijakan lockdown akan dilakukan namun belum atau tanpa perencanaan dan dilakukan ketika korban corona sudah tidak tertanggulangi maka proses recovery-nya akan jauh lebih lama dan dampak negatifnya terhadap perekonomian justru akan jauh lebih besar.
Sehingga Pemerintah harus benar-benar mengkaji semua sisi skenarionya,
termasuk juga merencanakan antisipasi apabila dilakukan “lockdown” dampaknya bisa dipastikan akan signifikan, perekonomian seperti dimatikan. Semua ini harus diantisipasi dan disiapkan solusinya.
Kekhawatiran dengan penanganan virus corona saat ini nampaknya yang serba tanggung, dengan melihat kenyataannya telah terjadi lonjakan penderita yang pada akhirnya akan memaksa pemerintah melakukan lockdown.
Sebagai penutup :
Pertanyaannya apakah pemerintah saat ini sudah mempersiapkan kebijakan untuk kondisi terburuk dari semua dampak lockdown ?
Jakarta, 27 Maret 2020
Ir. Hj Nurul Candrasari, M.Si, Dewan Pendiri Kaukus Perempuan Politik Indonesia
