INVEST sebenarnya sudah curiga ketika Menteri BUMN Erick Tohir pasca dilantiknya sebagai Menteri BUMN, sesuai Majalah Tempo 14 Desember 2019, memerintahkan PLN “minggir” dari usaha pembangkitan dan agar digantikan listrik swasta IPP (Independent Power Producer milik Asing/Aseng). Dan PLN agar konsentrasi di Distribusi saja. Hal tersebut diulang lagi melalui kuliah umum di Hotel Ritz Carlton Jakarta pada akhir Februari 2020.
Mengapa INVEST curiga? Karena di Distribusi pun Ritail PLN seluruh Indonesia sudah dijual oknum Dirut PLN ke Perusahaannya (oknum mantan Dirut ini pengusaha juga) dan taoke berinitial TW.
Sehingga ibarat sebuah mobil, saat ini PLN telah di “begal” di tengah jalan oleh oknum Penguasa, dan sopirnya dibuang di tengah jalan lalu dikemudikan oleh Asing/Aseng , D.I dan TW.
Dan mulai awal tahun 2020 ini kendaraan bernama PLN yang penumpangnya rakyat Indonesia yang tinggal di Jawa-Bali ini telah di”kuasai” dan dikemudikan oleh Asing/Aseng serta oknum mantan Dirut PLN dan TW tadi.
Awalnya si “Begal” ini ngomong ke penumpang (rakyat Indonesia) bahwa kalau kendaraan itu dia yang bawa , ongkosnya lebih murah.
Tetapi ternyata pada awal bulan Mei 2020 mulai banyak penumpang (konsumen listrik Jawa-Bali) yang protes lewat Ombudsman bahwa ongkosnya naik rata2 dua kali lipat !
Ombudsman pun tidak tahu kalau “mobil” bernama PLN tersebut telah dibajak Asing/Aseng serta D.I dan TW. Maka Ombudsman pun komplain ke pemilik mobil tsb yaitu DIRUT PLN!
Dan karena saking takutnya ke oknum Menteri atasannya (yang mensponsori “pembajakan” tersebut) sang DIRUT PLN berkelit bahwa tarif naik karena ada Covid -19. Meskipun diralat lagi karena kesalahan hitung tagihan!
Perumpamaan diatas mudah-mudahan mudah dipahami konsumen/ rakyat Indonesia !
Intinya kelistrikan Jawa-Bali yang sudah matang ini (tinggal ngambil untungnya) mulai awal 2020 ini sudah dikuasai komplotan swasta Asing/Aseng serta D.I dan TW. Karena didukung oleh oknum Penguasa.
Dan sesuai pengalaman “begal membegal” kelistrikan spt ini yg terjadi di Kamerun dan Philipina , maka tarif listrik akan naik sekitar 3-4x lipat sebelumnya. Kalau kita bayar listrik saat ini misal Rp 800 ribu perbulan, maka dipastikan tahun depan (2021) akan menjadi sekitar Rp.2,4 juta-Rp.3,5 juta.
Mengapa menjadi mahal? Karena kendaraan PLN tadi sudah dikemudikan bukan Negara lagi! Tetapi oleh oknum2 swasta yg dilindungi Penguasa! Bahkan PLN pun akan dibubarkan , karena hanya menjadi Perusahaan Penjaga Tower yang tidak bisa digunakan Negara lagi untuk mengatur tarip seperti sebelummya !
Lalu, bagaimana cara menentukan tarif listrik? Tarif listrik akan ditentukan oleh para “pembajak” tadi yang telah mengambil alih asset PLN (Transmisi, Distribusi, ritail dan bahkan ex kantor PLN ). Para “pembajak” listrik itu dng restu “oknum” penguasa kelistrikan akan membuat “Kartel” untuk menggantikan struktur organisasi PLN yang telah bubar !
Karena asset sudah dikuasai mereka, maka prakteknya (seperti yang sudah terjadi di Philipina dan Kamerun) Negara tidak bisa apa-apa lagi dan tarif suka-suka mereka (mekanisme pasar bebas/ Liberal/ MBMS – Multi Bayer Multi Seller System).
Mumpung masih ada kesempatan, marilah kita cegah ber sama2. Soalnya kalau terlambat tahun depan pasti melonjak 4x lipat spt Philipina !
JAKARTA, 27 MEI 2020
Ahmad Daryoko, Koordinator INVEST
