Fakta banyaknya kementerian/lembaga yang meminta kenaikan tunjangan kinerja PNS dikritisi honorer K2. Menurut Koordinator Wilayah Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Jawa Timur Eko Mardiono, pemerintah hanya memikirkan nasib PNS.
Sementara honorer yang ikut mengerjakan tugas PNS tidak dihiraukan. “Kenapa sih yang dibahas cuma usulan kenaikan tunjangan kinerja PNS. Kok enggak ngomong gaji honorer K2. Apa MenPAN-RB enggak tahu kalau gaji honorer K2 sangat kecil,” kata Eko, Jumat (26/6).
Dia menambahkan, bila pemerintah waras, gaji honorer K2 juga dipertimbangkan karena yang mengabdi di instansi pemerintah bukan hanya PNS tetapi juga honorer.
Kalau PNS yang sudah sejahtera masih meminta kenaikan tunjangan kinerja, apa bedanya dengan honorer K2.
“Tidak ada bedanya dengan honorer kan mereka (PNS) itu. Honorer minta gaji setara UMR saja sampai rambut beruban belum pernah keturutan. Hanya Bu Risma dan Pak Anies yang masih waras.”
“Honorer di Surabaya dan Jakarta gajinya sangat manusiawi. Namun, kasihan yang lain, gajinya jauh di bawah standar UMR,” tuturnya.
Di mata Eko, hanya walikota Surabaya dan gubernur DKI Jakarta yang tidak mengisap tenaga honorer seperti lintah. Keduanya dinilai masih menghargai honorer sebagai manusia.
“Kepala daerah lain kayak lintah. Honorer kerja rodi tanpa diberikan gaji layak,” ucapnya.
Eko kembali menyudutkan para PNS yang masih saja merasa kurang dengan gaji serta tunjangan sehingga minta naik lagi. Sikap yang tidak terpuji karena kurang bersyukur.
“Mereka itu PNS tetap tidak ubahnya seperti honorer yang selalu menuntut kesejahteraan. Apa tidak malu kepada honorer. Kami honorer K2 sudah kerja belasan hingga puluhan tahun tetapi kesejahteraan bak bumi dan langit jika dibandingkan PNS,” tandasnya. {JPNN}
