Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengatakan Pancasila dan agama tidak boleh menjadi alat untuk memukul lawan politik.
Pernyataan itu disampaikan sosok yang akrab disapa Awiek dalam merespons pernyataan Presiden Joko Widodo. Pada Sidang Tahunan MPR/DPR, Jokowi mengingatkan agar jangan ada yang merasa paling agamais maupun Pancasilais.
“Jangan jadikan Pancasila untuk memukul lawan, begitu pun jangan jadikan agama untuk menyerang lawan,” kata Awiek kepada CNNIndonesia.com, Jumat (14/8).
Dia menuturkan kehidupan yang moderat dan penuh toleransi harus selalu dikedepankan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
Awiek menuturkan Pancasila dan agama seharusnya dipadukan dalam kehidupan masyarakat yang plural agar bisa merajut kebersamaan.
Saat menyampaikan pidato kenegaraan di tengah Sidang Tahunan MPR/DPR, Jokowi mengingatkan agar jangan ada pihak yang merasa paling agamais maupun Pancasilais.
“Jangan ada yang merasa paling agamis sendiri. Jangan ada yang merasa paling Pancasilais sendiri,” ujar dia.
Jokowi mengatakan bahwa demokrasi memang menjamin kebebasan. Namun, ia menegaskan bahwa kebebasan itu harus tetap menghargai hak orang lain.
“Jangan ada yang merasa paling benar sendiri dan yang lain dipersalahkan,” katanya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan, semua yang merasa paling benar dan memaksakan kehendak itu biasanya merupakan tindakan yang tidak benar. Ia meyakini bahwa rakyat Indonesia yang beragam tak akan melakukan hal itu.
Pada kesempatan itu, Ketua DPR Puan Maharani berharap momentum peringatan HUT RI ke-75 bisa membawa politik pembangunan Indonesia dalam mewujudkan kemajuan di segala bidang. Terlebih, saat ini Indonesia mengalami tantangan pandemi virus corona (Covid-19).
Lihat juga: Corona dan Nasib 30 Juta Warga RI di Tangan Jokowi
Puan mengatakan pembangunan yang dilakukan pemerintah harus memiliki arah dan visi politik yang jelas. Puan meyakini pembangunan tanpa arah dan visi-misi politik tak akan terwujud.
“Pembangunan tanpa arah politik yang jelas, ibarat kapal tanpa kompas. Pembangunan tanpa dipimpin oleh visi misi politik pembangunan yang jelas, ibarat kapal tanpa nahkoda yang akan hancur karena membentur karang atau tenggelam karena diterjang badai,” kata Puan dalam sidang bersama DPR RI dan DPD RI, di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8). {CNN}
