Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan pemerintah telah menggelontorkan dana Rp 90,45 miliar untuk aktivitas digital yang melibatkan jasa influencer.
ICW menyebut instansi pemerintah yang paling banyak menggunakan jasa influencer adalah Kementerian Pariwisata sebesar Rp 77,6 miliar.
Kemudian Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebesar Rp 10,83 miliar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 1,6 miliar, Kementerian Perhubungan Rp 195.8 juta serta Kementerian Pemuda dan Olahraga Rp 150 juta.
Menanggapi hal itu, staf ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Hukum, Prof Henry Subiakto menegaskan bahwa Kominfo tidak pernah menggunakan jasa influenzer.
Dana Rp10,83 miliar di Kominfo dipakai untuk melatih influencer dan membiayai artis yang membawa obor Sea Games.
“Jadi ada program itu melatih masyarakat, karena sekarang kita tahu masyarakat itu sudah menggunakan media sosial, dan banyak masyarakat yang kita coba untuk menjadi aktivis.”
“Kita dorong mereka menjadi influencer, maka program itu adalah program mendidikan masyarakat, menjadi influencer,” ucap Prof Henry dalam program acara Dua Sisi di tvOne, dikutip Pojoksatu.id dari channel YouTube Apa Kabar Indonesia tvOne, Jumat 28/8).
Henry menjelaskan, program Digital Literasi itu ditangani oleh organisasi Siberkreasi yang diketuai oleh personel grup musik Project Pop, Yosi Mokalu.
“Ketua Siberkreasi Yosi Mokalu dari Project Pop, boleh dicek. Dia adalah ketua yang melatih yang namanya digital literasi kepada publik, kepada mahasiswa, kepada masyarakat, untuk dilatih gimana menjadi influenser, karena influenser itu rakyat,” tandas Prof Henry.
Selain program Digital Literasi, dana Rp10,83 miliar juga digunakan untuk membiaya artis yang membawa obor Asean Games tahun 2018.
“Asean Games itu ada yang namanya membawa obor Asean Games. Obor Asean Games itu dilakukan oleh para artis, itu ada biaya-biayanya,” tandas Prof Henry Subiakto. {pojoksatu}
