Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok secara mengejutkan berkomentar mengenai kondisi perusahaan yang tengah diawasinya.
Dalam video yang beredar di YouTube, Ahok menyinggung mengenai lobi-lobi direktur untuk pergantian jabatan hingga kebiasaan perusahaan mencari utang.
Dalam video berdurasi enam menit yang diunggah akun POIN, Ahok menyebut semua Dewan Direksi Pertamina melakukan lobi ke menteri untuk pergantian direksi. Dia merasa emosi karena pergantian direktur itu tanpa memberitahu dirinya.
“Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya, saya marah-marah juga. Jadi semua direksi lobi-lobinya ke menteri. Yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan dari kementerian,” kata Ahok dikutip kumparan, Selasa (15/9).
Ahok mengaku memotong jalur birokrasi dalam tubuh Pertamina. Kata dia, jika dulu mau naik pangkat di Pertamina, harus melalui syarat yang disebut Pertamina Level of Reference.
Dia mencontohkan, agar pegawai Pertamina bisa menikmati jabatan Senior Vice President, orang itu harus 20 tahun ke atas. “Saya potong sekarang. Semua harus lelang terbuka,” lanjut Ahok.
Tak hanya soal lobi-lobi direksi, Ahok juga menyebut persoalan gaji di Pertamina. Kata dia, ada yang dicopot dari jabatan direktur utama dari anak usaha dengan gaji yang sebelumnya Rp 100 juta per bulan. Usai dicopot, orang tersebut masih mendapatkan gaji yang sama.
“Harusnya gaji mengikuti jabatan Anda dong. Mereka bikin gapok (gaji pokok) gede-gede semua. Jadi bayangin, orang kerja sekian tahun gapoknya bisa Rp 75 juta. Dicopot pun, enggak kerja, dibayar segitu. Gila aja nih. Nah, ini yang kita lagi ubah sistem itu,” kata Ahok.
Ahok juga menyinggung Pertamina soal kilang. Dia ingin mengaudit proyek-proyek kilang Pertamina dan menanyakan ke direksi berapa investor yang sudah tertarik, tapi malah didiamkan perusahaan.
“Terus yang sudah nawarin kenapa ditolak? Kenapa kerja seperti ini? Saya mau audit ini. Saya emosi juga hari ini, mereka mau mancing saya emosi. Kalau saya emosi, (nanti) laporin presiden, Ahok mengganggu keharmonisan,” lanjutnya.
Terakhir, Ahok juga menyebut Pertamina memiliki utang USD 16 miliar. Tapi, direksinya memiliki kebiasaan untuk cari pinjaman terus.
Uang tersebut, katanya untuk akuisisi lapangan di luar negeri, padahal masih ada 12 cekungan di dalam negeri yang berpotensi memiliki minyak dan gas di dalamnya.
“Sekarang udah utang USD 16 miliar, tiap kali otaknya minjem duit terus nih. Minjem duit terus akuisisi lagi. Saya bilang, tidak berpikir untuk eksplorasi. Kita masih punya 12 cekungan yang berpotensi punya minyak dan gas.”
“Lu ngapain di luar negeri? Ini jangan-jangan ada komisi lagi nih beli-beli minyak di luar?” tutur Ahok.
Dalam video tersebut, Ahok menyebut dirinya sebagai eksekutor, bukan sebagai pengawas di Pertamina. Dia mengibaratkan Komisaris di BUMN itu ibarat neraka lewat, surga belum masuk.
“Pertamina sudah aman dan nyaman, kok masuk kamu, nih brengsek satu. Ahok mengganggu keharmonisan, Ahok sama saja kekacauan, kekisruhan. Kalau enggak ada Ahok, kan enggak ada yang ribut,” kata Ahok.
Mengenai pernyataan Ahok di video ini, kumparan berusaha menghubungi Ahok, Kementerian BUMN, dan Pertamina. Juru Bicara Kementerian BUMN Arya Sinulingga menjawab singkat. Dia menyebut bahwa pengawasan di internal Pertamina memang tugas komisaris.
“Mengenai pembenahan atau pengawasan di internal pertamina ya itu memang tugas Komisaris melakukan pengawasan,” ujarnya kepada kumparan.
Ditanya mengenai ucapan Ahok tentang direksi yang lobi-lobi menteri dan membuat gaji pokok yang besar, Arya enggan berkomentar.
Mengenai sindiran itu, Pertamina buka suara. Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman mengatakan perusahaan menghargai pernyataan Ahok sebagai Komut Pertamina.
Kata dia, hal ini juga sejalan dengan restrukturisasi Pertamina yang sedang dijalankan Direksi agar perusahaan menjadi lebih cepat, lebih adaptif dan kompetitif.
Pertamina dan beberapa anak perusahaan telah menerapkan ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan menjalankan kerjasama dengan KPK dan nantinya dengan PPATK yang membuktikan komitmen pertamina untuk lebih transparan, dan memastikan semua sesuai dengan prosedur.
“Kami menghargai pernyataan Pak BTP sebagai Komut yang memang bertugas untuk pengawasan dan memberikan arahan,” kata Fajriyah kepada kumparan.
Terkait pernyataan soal Pertamina, Ahok meminta melihat semua jawabannya yang tersedia di akun POIN, YouTube. “Dengar aja sendiri,” kata Ahok. {kumparan}
