Jelang Pilkada Serentak 2020, beberapa kader yang juga pengurus tingkat kecamatan menyegel kantor DPD II Partai Golkar Kabupaten Purbalingga, Selasa (29/9/2020).
Para pengurus kecamatan (PK) Partai Golkar tersebut meminta agar segera dilakukan musyawarah daerah (musda) untuk pergantian pemimpin yang saat ini masih dijabat oleh Sudono.
Koordinator aksi, Agus Sulastomo mengatakan, penyegelan murni dari pengurus kecamatan maupun organisasi sayap Partai Golkar. Tujuan kegiatan tersebut adalah DPD 2 Golkar Kabupaten Purbalingga untuk segera menyelenggarakan Musda ke 10 Tahun 2020.
“Pertama sesuai instruksi dari DPD, kedua sesuai surat ketua DPD 1 Provinsi Jawa Tengah. Termasuk Ketua DPD 1 Jawa Tengah juga sudah mengeluarkan petunjuk pelaksanaan,” tutur Pengurus Kecamatan Kejobong itu, Selasa (29/9/2020).
Namun demikian, kata dia, sesuai instruksi Ketua DPP Golkar, musda paling lambat dilaksanakan pada 31 Agustus 2020. Akan tetapi sampai saat ini hal tersebut juga belum dilaksanakan.
“Kami berusaha membangun komunikasi baik ke tingkat 1 maupun kepada DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Purbalingga,” jelasnya.
Pihaknya telah bersurat ke DPD tingkat 1 maupun tingkat 2 sebanyak empat sampai lima kali. Namun respon dari dari DPD 1 maupun 2 dinilainya terlambat.
“Oleh sebab itu kami sebagi kader Partai Golkar dengan hati melakukan penyegelan kantor DPD 2 Partai Golkar. Kami menilai sudah tidak bisa menjalankan organisasi sesuai kaidah-kaidah organisasi,” ujar dia.
Adanya penyegelan, pengurus dari DPD 1 Partai Golkar Jawa Tengah dapat mengambil langkah-langkah strategis dan teknis seperti yang dituangkannya dalam tuntutannya. Menurut dia, kegiatan yang dilakukannya merupakan masalah internal partai.
Dirinya mengklaim aksi tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pilkada Kabupaten Purbalingga.
“Kami kader Partai Golkar yang taat aturan. Begitu instruksi DPP turun untuk mengusung dan memenangkan itu yang harus kami jaga,” ujar dia.
Agus mengatakan, ada 13 pengurus kecamatan yang sepakat menggelar Musda. Mereka ingin regulasi partai dijalankan.
“Tidak ada hal-hal yang menyangkut ambisi atau keinginan oknum atau orang per orang. Siapapun nanti yang akan terpilih menjadi nahkoda partai serahkan kepada mekanisme Musda,” jelasnya.
Dia menegaskan, tidak ada niatan untuk menggangu Pilkada Kabupaten Purbalingga. Kegiatan yang dilakukannya murni yang dilakukan internal Partai Golkar.
“Kami berkayakinan tujuan Musda untuk mengkosolidasikan partai. Harapan kami dapat meraih sukses serta semakin kompak dan ringan,” tukasnya.
Terpisah, Wakil Ketua 2 Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Kabupaten Purbalingga, Supriyantono pun menanggapinya. Dia mengatakan, seusai instruksi DPD 1 Partai Golkar, meminta agar fokus menyelesaikan Pilkada terlebih dahulu bagi kota maupun Kabupaten yang melaksanakannya.
Adapun Musda dapat dilaksanakan setelah Pilkada Serentak dinyatakan selesai. “Khusus untuk Purbalingga, masa kerja Sudono sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Purbalingga masih berlaku hingga Mei 2021,” jelasnya.
Supriyantono mengatakan, terdapat kelompok yang mendesak agar Musda dilaksanakan sebelum Pilkada. Namun pelaksanaan Musda adalah kebijakan dari DPD 1 Parta Golkar Jawa Tengah.
“Makanya kami serahkan ke DPD 1 dan telah disampaikan. Hasilnya bagaimana kami belum tahu, kami juga masih menunggu,” ujar dia.
Ia menuturkan, dari awal seluruh kader Partai Golkar Kabupaten Purbalingga telah berkomitmen untuk memenangkan pasangan calon Tiwi-Dono. “Nanti kami akan bentuk konsolidasi setengah masa kampanye,” tuturnya.
