Komisi Nasional HAM menyurati Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat terkait dengan kasus kekerasan yang dilakukan diduga oleh petugas terhadap warga di Desa Pubabu, Besipae, Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Rabu (14/10) kemarin.
Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara mengatakan surat itu telah dilayangkan pihaknya kemarin agar pemerintah setempat menghentikan kekerasan antarkelompok di wilayah itu.
“Kami sudah mengirimkan surat protes kami ke Gubernur NTT dan meminta untuk menghentikan dan mencegah kekerasan antarkelompok masyarakat,” kata Beka saat dihubungi, Jumat (15/10).
Berdasarkan pantauannya, kasus kekerasan di wilayah tersebut sudah seringkali terjadi. Pihaknya pun bukan kali ini saja mengirim surat ke Pemprov NTT. Pihaknya sudah sempat memberikan rekomendasi terkait dengan kasus-kasus kekerasan di wilayah tersebut sejak 3 September lalu.
Namun, Beka mengatakan hingga saat ini belum ada respons ataupun tindak lanjut dari Pemerintah Provinsi NTT. “Sejak tanggal 3 September, kami belum mendapat respons yang memadai dari Pemprov NTT,” ujar Beka.
“Kami meminta Pemprov NTT untuk menindaklanjuti rekomendasi Komnas tanggal 3 September itu,” imbuhnya.
Selain itu, Komnas juga mendesak agar aparat keamanan setempat untuk tidak melakukan kekerasan terhadap kelompok-kelompok tertentu.
Permintaan itu juga sudah dikoordinasikan secara langsung dengan aparat penegak hukum setempat dan akan ditindaklanjuti oleh Kapolda dan Kapolres di wilayah tersebut. “Supaya eskalasinya tidak naik,” pungkasnya.
Sebagai informasi, konflik antara penduduk setempat dengan petugas terjadi pada Rabu (14/10). Dalam sebuah rekaman video yang beredar bahkan petugas kembali terjadi pada Rabu (14/10) kemarin.
Dalam video yang beredar di media sosial Twitter, tampak sejumlah warga perempuan beradu mulut dengan para petugas dari pemerintahan, baik yang berseragam Satpol PP maupun pakaian bebas.
Dalam adu mulut itu, seorang perempuan ditarik pria berpakaian bebas dan petugas Satpol PP. Aksi saling tendang pun terjadi. Dua perempuan bahkan terjatuh dalam insiden tersebut. Seorang ibu tampak tak sadarkan diri setelah dirinya ditarik dan didorong hingga terhempas ke tanah.
Perempuan lainnya kembali bangkit untuk melawan. Namun seorang pria berjaket gelap mencekiknya kemudian mendorong perempuan yang perawakannya lebih kecil itu hingga jatuh ke tanah.
Selain itu, sehari setelahnya terjadi bentrok antarwarga pula di Besipae. Redaksi belum dapat mengonfirmasi dua rangkaian kejadian tersebut berkaitan.
Sementara itu, Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), menyiagakan puluhan personelnya di Pubabu Besipae untuk mengamankan daerah itu pascakonflik antarwarga yang pecah pada Kamis (15/10).
“Sejak kemarin ada sekitar 20-an personel dari polres dan polsek untuk mengantisipasi jangan sampai ada bentrok susulan,” kata Kapolres Timor Tengah Selatan, AKBP Aria Sandy, Jumat (16/10) seperti dikutip dari Antara.
Sementara itu, pada Kamis lalu, Kapolda NTT Irjen Pol Lotharia Latif menginginkan agar semua pihak menahan diri soal konflik di Pubabu Besipae,
“Saya khusus Besipae ini ingin semua pihak menahan diri sehingga tidak menimbulkan konflik berkepanjangan,” katanya kepada wartawan di markas Polda NTT di Kupang, Kamis.
Orang nomor satu di Polda NTT itu mengatakan bahwa jika ada ketidakpuasan dari salah satu pihak maka harusnya ditempuh melalui jalur hukum apalagi Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi atas konflik itu.
Ia berharap agar semua pihak yang sudah mendapatkan rekomendasi tersebut dari Komnas HAM hendaknya melaksanakan rekomendasi itu sehingga tak menimbulkan konflik lagi.
“Adapun jika ada ketidakpuasan mereka soal status maka ada langkah hukumnya,” tambah dia.
Pada hari yang sama, Kepala Biro Humas Setda Provinsi NTT Marius Jelamu mengimbau warga agar jangan memelintir perstiwa konflik lahan di Pubabu Besipa, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan menempatkan pemerintah sebagai pelaku yang melakukan kekerasan terhadap warga.
“Kami mengimbau supaya masyarakat tidak memelintir kejadian yang ada, atau kemudian mengedit video seolah-seolah pemerintah melakukan kekerasan terhadap warga,” katanya.
Pemerintah provinsi, lanjut dia, meminta semua elemen untuk menempatkan peristiwa atau insiden di Pubabu Besipae secara proporsional, karena itu pihaknya juga mengundang media massa agar bisa menyampaikan informasi yang berimbang.
Lebih lanjut Marius Jelamu pun membantah bahwa ada tindakan kekerasan yang dilakukan aparat pemerintah kepada warga Pubabu Besipae. {CNN}
