UTANG luar negeri dibagi dalam utang pemerintah dan swasta. Dua-duanya hampir sama besar. Sekarang keduanya menghadapi masalah besar, yakni kesulitan membayar utang.
Mengapa bisa demikian, ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang menurun. Sementara utang bergerak sebaliknya meningkat. Kesulitan ekonomi yang dihadapi ditutup kembali dengan utang.
Kemana uang utang ini selama ini mengalir? Dalam logika yang dibangun para intelektual, bahwa utang luar negeri merupakan cara untuk meningkatkan pendapatan suatu negara.
Mereka mengklaim ada korelasi antara peningkatan utang dengan peningkatan pendapatan. Ada logika bahwa makin tinggi utang, maka makin tinggi pendapatan.
Apa itu pendapatan? Pendapatan suatu negara diukur dengan indikator Produk Domestik Bruto (PDB). Indonsia adalah negara dalam kelompok G20 atau negara dengan GDP terbesar di dunia.
Namun setelah dibagi dengan jumlah penduduk menjadi GDP perkapita, Indonesia menjadi negara dengan GDP perkapita yang rendah. Bahkan di ASEAN sekalipun.
Kemana Uang Utang Luar Negeri Pemerintah Mengalir?
Utang luar megeri swasta tentu mengalir ke kantong-kantong swasta. Perusahaan-perusahaan swasta Indonesia utangnya sangat besar dibandingkan skala ekonomi mereka.
Termasuk juga BUMN. Umumnya memiliki utang yang sangat besar. Sementara bisnis mereka tidak merangkak. Segitu gitu saja.
Nah pertanyaan muncul, kemana utang luar negeri pemerintah dan BUMN mengalir? Mengapa pendapatan masayarakat tidak merangkak naik, atau tidak berkorelasi positif dengan kenaikan utang pemerintah dan BUMN.
Utang pemerintah jelas dialirkan kepada proyek proyek pemerintah. Dengan demikian, utang pemerintah mengalir ke kantong-kantong swasta dalam negeri. Demikian juga dengan utang BUMN juga mengalir ke proyek-proyek BUMN yang dikerjakan oleh swasta dalam negeri.
Itulah mengapa utang pemerintah dan BUMN juga untuk swasta.
Dalam lima tahun terakhir, terjadi peningkatan besar dalam utang luar negeri pemerintah. Sementara utang luar negeri swasta relatif lamban. Penurunan harga komoditas dan penurunan permintaan global merupakan salah satu penyebab swasta sulit dapat utang.
Akibatnya swata bersandar penuh pada utang pemerintah dan BUMN. Proyek-proyek pemerintah dan BUMN yang dibiayai dengan utang menjadi andalan swasta untuk dapat survive.
Tanpa proyek-proyek pemerintah, maka mustahil swasta Indonesia masih bisa bertahan sampai hari ini. Akibatnya utang pemerintah meningkat dengan sangat cepat karena harus membiayai dan mempertahankan bisnis swasta yang terancam gulung tikar.
Utang LN Meningkat Pesat
Sangat luar biasa peningkatan utang luar negeri Indonesia. Sepanjang pemerintahan Jokowi utang luar negeri Indonesia nambah 115 miliar dolar AS alias Rp 1665, 5 triliun. Utang luar negeri pemerintah saja bertambah 1020 triliun rupiah.
Jadi total utang pemerintah saja dari luar dan dalam negeri bertambah Rp 2780 triliun. Karena Surat utang negara (SUN) bertambah sangat cepat, yakni senilai Rp 1759 triliun selama Jokowi berkuasa.
Sungguh luar biasa kemampuan pemerintah berhutang. Kemana saja uang hasil utang pemerintah ini mengalir ya?
Sekarang, nilai utang luar negeri Indonesia sekarang 408,593 miliar dolar AS atau pas Rp 6000 triliu. Dengan kewajiban bunga sekitar 450-500 T setahun atau 2/3 pendapatan negara dari pajak hanya buat bayar bunga.
Jumlah ini setara dengan jumlah pendapatan bersih semua perusahaan di dalam negeri baik BUMN maupun swasta. Ini namanya ekonomi diisap sampai sum-sum oleh utang.
Bola Salju Utang Pemerintah
Untuk memompa ekonomi yang tengah lesu dalam lima tahun terakhir terhitung sejak penurunan harga komoditas, pemerintah berusaha memompa dengan merancang berbagai mega proyek yang semuanya dibiayai dengan utang.
Maka dirancanglah melalui 14 paket kebijakan ekonomi, untuk mendukung mega proyek ketenagalistrikan 35 ribu megawatt, mega proyek tol, jalan, jembatan, bendungan dan lain sebagainya. Mega proyek kilang minyak, smelterisas, hingga peoperti melalui reklamasi dan ibukota baru. Memang semua proyek-proyek itu relatif tidak rampung, atau boleh dikatakan gagal.
Namun utang pemerintah dan BUMN yang berada dibawah kuasa pemerintah meningkat. Terutama yang bersumber dari dalam Negeri.
Pada saat mega proyek itu semua dirancang, tampaknya memang sudah mengincar dana-dana masyarakat yang ada di dalam negeri di bank dan di lembaga keuangan dalam negeri.
Maka digunakanlah sebagian besar dana masyarakat untuk mendukung mega proyek tersebut. Dana dana ini berasal dari dana haji, dana Jamsostek, dan Taspen, dana Asabri, dana pensiun di perusahaan asuransi, dan lain sebagainya digunakan oleh pemerintah untuk mega proyek infrastruktur tersebut.
Belakangan ini pemerintah memberanikan diri menggunakan dana tabungan masyarakat di bank untuk membiayai APBN. Melalui Perpu 1/2020 dan selanjutnya disahkan melalui UU 2/2020 pemerintah memakai dana bank yang ada di BI untuk membiayai APBN.
Mereka menyebut sebagai Quantitative Easing (QE). Caranya adalah dengan meminta BI membeli surat utang negara secara langsung melali pasar perdana.
Program ini sebetulnya sama dengan BLBI. Kalau BLBI dana untuk suntik bank dari BI. Kalau yang ini dana untuk suntik APBN dari BI. Nanti dana dana ini akan dipake oleh pemerintah untuk menyuntik swasta dan BUMN.
Akibatnya utang pemerintah memingkat dan makin menggunung. Baik yang bersumber dari luar negeri maupun utang pemerintah kepada masyarakat, kepada pensiunan, kepada jamaah haji, kepada nasabah asuransi dan kepada nasabah bank.
Entah bagaimana cara pemerintan nanti dapat membayarnya. Apalagi dalam skema ekonomi Covid, Indonesia tampaknya akan terpuruk karena tidak ada persiapan yang memadai menghadapi era digitalisais dan online yang merupakan tools ekonomi saat ini.
Pendapatan Rendah
Mega proyek mega proyek ini tidak banyak menghasilkan multiflier efek terhadap ekononomi. Proyek yang dibiayai dengan utang ini umumnya ditopang oleh barang barang impor, bahan baku impor, besi baja, paku, kawat impor, mesin mesin impor dan bahkan tenaga kerja pun impor.
Proyek-proyek yang dibiayai dengan utang tidak banyak menciptakan kesempatan berusaha bagi UMKM apalagi dalam menopang Pertamian perikanan dan sektor primer lainnya.
Sementara keuntungan yang diperoleh swasta dan BUMN atas proyek-proyek yang dibiayai APBN ini habis untuk membayar utang-utang mereka. Tidak ada yang berputar menjadi darah ekonomi dalam negeri.
Bahkan belakangan ini, suntikan dana pemerintan kepada swasta swasta habis untuk menopang utang utang swasta yang besar. Jadi utang pemerintah ke luar negeri dan ke masyarakat tidak dapat menjadi instrumen dalam menggairahkan ekonomi kembali.
Inilah yang disebut dengan jerat atau perangkap utang yang membuat ekonomi Indonesia tidak bisa kemana mana.
Indonesia tetap sebagai negara berpendapatan rendah dan tidak bisa bayar utangnya. Sekarang siapa bisa tolong? Swasta dan BUMN tak mungkin selamat tanpa pertolongan pemerintah. Sementara pemerintah untuk menolong dirinya sendiri belum tentu bisa? Dari mana uangnya?
Salamuddin Daeng
Penulis adalah Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) {rmol}
