Politik

PKS Tagih Janji Jokowi Tuntaskan Banjir Jakarta Jika Jadi Presiden

0

Pasangan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin sudah genap setahun mengemban amanah sebagai pemimpin bangsa, terhitung sejak dilantik pada 20 Oktober 2019 silam.

Bagi Jokowi, ini merupakan tahun keenam dia menjadi orang nomor satu di Indonesia setelah pada 2014 lalu memenangkan pilpres bersama Muhammad Jusuf Kalla.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin mengingatkan Presiden Jokowi untuk segera menuntaskan janji yang sempat terlontar saat kampanye di Pilpres 2014 lalu. Janji itu adalah menyelesaikan banjir di ibukota.

“Saya minta peran Pak Jokowi sebagai presiden paling utama untuk ikut optimal menyelesaikan banjir di DKI,” ujar Arifin, Selasa (20/10).

Permintaan Arifin tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya saat masih menjabat gubernur DKI, Jokowi pernah mengatakan permasalahan kemacetan dan banjir di Jakarta akan mudah teratasi jika dia menjadi presiden.

Menurut Jokowi, seorang presiden akan mudah mengatur dan memerintahkan kepala daerah di kawasan Jabodetabek untuk bekerja sama.

“Ini kan DKI masih ibukota Republik Indonesia. Apalagi itu pernah jadi janji politik Jokowi. Jadi kita mengharapkan peran beliau yang optimal untuk menyelesaikan banjir di DKI,” sambung Arifin.

Jokowi sempat menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan bisa menanggulangi kemacetan dan banjir tanpa bantuan daerah lain. Sebab, salah satu sumber penyebab terjadinya dua masalah klasik Jakarta tersebut juga berasal dari daerah-daerah penyangganya.

“Seharusnya lebih mudah (mengatasi kemacetan) karena kebijakan transportasi itu harusnya tidak hanya Jakarta, tapi juga Jabodetabek. Itu seperti halnya dengan masalah banjir.”

“Banjir tidak hanya masalah Jakarta karena 90 persen air yang menggenangi Jakarta itu justru berasal dari atas (Bogor). Semua pengelolaan 13 sungai besar yang ada di Jakarta juga semuanya kewenangan pemerintah pusat,” papar Jokowi saat itu di Balaikota Jakarta, Senin (24/3).

Namun, persoalan banjir dan macet ternyata masih menjadi pekerjaan rumah yang belum teratasi hingga tahun keenam Jokowi menjabat presiden. {rmol}

Ancam Ciptakan Kegentingan Nasional, BEM SI Desak Jokowi Batalkan UU Cipta Kerja Dalam 8×24 Jam

Previous article

LP3ES: PDIP dan Golkar Jadi Sasaran Kemarahan Publik Terkait UU Cipta Kerja

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *