Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD kembali menegaskan bahwa suatu pemerintahan akan runtuh apabila keadilan tidak ditegakkan.
Komentar ini disampaikan Mahfud menanggapi salah satu pengikutnya di media sosial. Mahfud menganggap, hal tersebut sudah menjadi pelajaran sejarah.
Namun, apabila negara tidak runtuh, maka Mahfud menyebut berarti negara tersebut sedang berusaha untuk adil. Atau mungkin hanya sekadar menunggu waktu untuk runtuh.
“Pokoknya, siapapun pemerintahnya akan runtuh jika sengaja berlaku tidak adil. Itu adl “ibrah”, pelajaran sejarah. Kalau tidak runtuh, berarti sdh berusaha adil, atau nunggu waktu. Sejak zaman dulu di Indonesia pun begitu, kan?,” tulis Mahfud MD dikutip dari media sosial Twitternya, Minggu (1/10/2020).
Sejatinya sejak beberapa waktu Mahfud MD kembali diingatkan oleh wargnet soal komentarnya tersebut.
Mahfud, seperti diketahui, pernah menyampaikan hal serupa ketika menjadi narasumber sebuah talkshow beberapa waktu lalu, sebelum diangkat menjadi Menkumham.
Warganet banyak memention Mahfud soal ucapannya itu, ketika merasa ada ketidakadilan yang sedang berjalan di negeri ini.
Terutama, pada momentum aksi penolakan sejumlah Undang-undang yang dianggap kontoversial oleh masyarakat, salah satunya Undang-undang Omnibus Law.
Kembali menegaskan soal keruntuhan suatu negara, Mahfud MD pun mendapat banyak keluhan dari warganet soal kondisi yang terjadi saat ini.
“Renungkan Pak. Apakah yg dulu Bapak impikan sebelum menjabat utk memperbaiki hukum, saat ini bisa dilakukan? Atau malah ikut arus sistem yg sdh ada! Spt pernyataan Bpk dulu, “malaikat pun akan………”. tulis akun @Repaksi1
“Nah skrng bapak ada dilingkaran pemerintah apalagi ini maslah yg bapak tangani, ayo benahi pa kesempatan u mendapatkan pahala atas apa yg bapak kerjakan, amanah ini besar dan itu akan dipertanggung jawabkan,” tulis @IndraShaza
“Ayo prof, sebagai menkopolhukam, tegakkanlah keadilan sesungguhnya, jangan biarkan hukum tumpul diatas runcing kebawah,” tulis @AhmadWahyudi
Hasil survei Indikator, publik takut nyatakan pendapat
Hasil survei Indikator Politik Indonesia menemukan bahwa mayoritas warga saat ini semakin takut menyatakan pendapatnya di muka umum.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, survei menunjukkan meningkatnya ancaman terhadap kebebasan sipil dalam menyatakan pendapatnya.
“Mayoritas publik cenderung setuju atau sangat setuju bahwa saat ini warga makin takut menyatakan pendapat sebesar 68,6 persen,” papar Burhanuddin saat merilis hasil survei Indikator secara online, Jakarta, Minggu (25/10/2020).
Tercatat, responden yang memilih sangat setuju warga makin takut menyatakan pendapat sebesar 21,9 persen, dan memilih agak setuju 47,7 persen.
Sedangkan, responden yang memilih kurang setuju hanya 22 persen dan tidak menjawab 4,9 persen.
Selain itu, responden juga menilai saat ini warga makin sulit berdemontrasi atau melakukan protes, dengan angka 73,8 persen.
“Kemudian, aparat dinilai makin semena-mena menangkap warga yang berbeda pandangan politiknya dengan penguasa, dengan angka 57,7 persen,” ucap Burhanuddin.
Survei Indikator dilaksanakan pada 24-30 September 2020 terhadap 1.200 responden yang dipilih secara acak dari kumpulan sampel yang pernah diwawancarai langsung oleh Indikator Politik Indonesia.
Survei terhadap 1.200 responden dilakukan melalui telepon karena dalam negeri sedang pandemi Covid-19.
Adapun margin of error kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.
Hasil survei tokoh
Indikator Politik Indonesia juga memaparkan hasil temuan survei tentang sosok calon presiden yang kemungkinan dapat suara banyak dari publik, jika kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) dilakukan saat ini.
Pilihan capres tersebut dengan menyodorkan 15 nama kepada responden. Di mana hasilnya, Ganjar Pranowo mendapat suara tertinggi sebesar 18,7 persen.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, dari survei yang dilakukan pada bulan-bulan sebelumnya hingga terakhir, Ganjar terus mengalami kenaikan keterpilihan dari responden.
Tercatat, pada Februari 2020 sebesar 9,1 persen. Pada Mei 2020 sebanyak 11,8 persen, dan Juli 2020 sebesar 16,2 persen.
“Kenaikan itu disokong dari Jawa Tengah dan Jawa Timur terjadi konsolidasi elektoral Ganjar, dan menguatnya basis PDI Perjuangan memilih Ganjar. Pemilih beretnis Jawa pun lebih memilih Ganjar,” papar Burhanuddin saat merilis hasil survei Indikator secara online, Jakarta, Minggu (25/10/2020).
Sementara urutan kedua yaitu, Prabowo Subianto mendapat respon dari publik sebesar 16,8 persen, naik dari bulan sebelumnya hanya 13,5 persen.
Tetapi, jika dibandingkan dengan survei sebelum pandemi Covid-19, yakni pada Februari 2020. Perolehannya sangat terjun bebas karena saat itu menjadi teratas sebesar 22,2 persen.
Sedangkan, Anies Baswedan memperoleh 14,4 persen, atau turun dari survei bulan sebelumnya sebesar 15 persen. {tribun}
