Staf khusus milenial Presiden Joko Widodo, Aminuddin Maruf, diminta untuk mundur dari jabatannya. Karena, tindakannya mengirim surat perintah kepada Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Dema PTKIN) untuk menghadiri acara pembahasan UU Cipta Kerja.
Stafsus milenial Andi Taufan Garuda Putra, sebelumnya, juga melakukan hal yang hampir sama. Andi memerintahkan seluruh camat se-Indonesia untuk membantu perusahaannya PT Amartha. Usai dicecar publik, Andi mundur dari jabatannya sebagai stafsus Presiden Jokowi.
“Meminta Aminuddin Ma’ruf mencontoh Kerja Positif rekannya Andi Taufan yang sudah terlebih dahulu mengundurkan diri dari Stafsus milenial pasca mendapatkan proyek dari pemerintah,” kata Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska), Adri Zulpianto, (8/11/20)
Menurut Adri, akan lebih baik bagi Aminuddin Ma’ruf mundur sekarang, karena tidak ada proyek yang didapatnya.
“Jika mundur, itu juga sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas kegagalannya mengayomi mahasiswa, yang di sisi lain juga Aminuddin hanya membebani keuangan negara,” ujarnya.
Alaska menduga, Aminuddin Ma’ruf sebenarnya tidak tahu apa yang harus dilakukannya sebagai Stafsus Presiden, selain memerintah ala koboy menggunakan label kepemerintahan.
“Semestinya, Aminuddin Ma’ruf lebih low profile, santun, dan melalui pendekatan kemahasiswaan, atau bahkan melakukannya dengan kreatif ala milenial ketimbang menunjukkan arogansinya menggunakan label kepemerintahan,” tukas Adrianto. {telusur}
