Pandemi COVID-19 telah memporak-porandakan perekonomian seluruh dunia termasuk Indonesia. Pemerintah pun dibuat pusing mengatasi masalah ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, situasi pandemi COVID-19 telah membuat semua sektor mengalami syok. Dia juga mengakui APBN pun mengalami syok.
“Sebetulnya APBN yang dikelola oleh Pemerintah, keuangan negara, juga mengalami syok. Namun tidak boleh dibiarkan syok itu kemudian menghancurkan seluruh hal, mulai dari kesehatan, sosial, kegiatan pendidikan. Kemudian dari sisi usaha kecil menengah dan ekonomi,” ucapnya (17/11/2020).
Sri Mulyani menambahkan, pemerintah sadar meski APBN mengalami syok belanja negara tetap dibutuhkan di masa sulit ini.
Oleh karen itu pemerintah membuat peraturan pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19) menjadi undang-undang (UU).
“Kita dibolehkan memiliki defisit di atas 3%. Itu karena penerimaan perpajakan kita turun. semua pembayar pajak sedang kesusahan sebagian besar.”
“Namun belanja-belanja itu penting sekali bagi kita karena memang masyarakat tidak menunggu. Itulah yang menjadi fungsi peranan penting dari anggaran pendapatan belanja negara atau kebijakan keuangan negara,” terangnya.
Penerimaan pajak per akhir Agustus 2020 anjlok hingga 15,6% secara tahunan. Totalnya penerimaan pajak baru mencapai Rp 676,9 triliun. Jumlah ini baru mencapai 56,5% dari target yang ditentukan dalam Perpres 72 tahun 2020 sebesar Rp 1.198,8 triliun.
Meski begitu pemerintah terus menggelontorkan berbagai program bantuan sosial untuk menopang perekonomian masyarakat. Tujuannya membantu masyarakat paling rentang untuk bisa bertahan di masa sulit. {detik}
