Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap jajaran menteri Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo.
Setelah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, hari ini Menteri Sosial Juliari Peter Batubara ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program bantuan sosial (bansos) COVID-19.
Media sosial Twitter langsung memanas, bukan hanya Mensos yang menjadi trending topic pada Minggu (6/12/2020) pagi. PDIP juga menjadi tag yang paling banyak dibicarakan.
Bahkan salah satu warganet mencibir slogan wong cilik pada partai berlambang banteng ini.
“Selamat pagi bu Megawati. Kader anda mensos luar biasa biadabnya. Korupsi duit bansos loh. Ngaku partai wong cilik tp duit bansos dikorupsi,” cuit akun @UmarChelseaXXX.
Juliari merupakan menteri dari PDI Perjuangan. Dalam dua pekan ini, KPK telah melakukan OTT terhadap tiga kader partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu. Dua kader PDIP sebelumnya adalah Bupati Banggai Laut Wenny Bukarno dan Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna.
1. Warganet mengkritisi penangkapan kader PDIP oleh KPK
Warganet pun riuh di media sosial menanggapi penetapan tersangka terhadap Mensos Juliari. Termasuk mengkritisi kader-kader PDI Perjuangan yang tersangkut kasus dugaan korupsi beberapa pekan terakhir.
“Satu persatu Mentri Jokowi Tertangkap krn Korupsi Dan satu persatu Kader nya PDIP tertangkap OTT Kini semua jadi terang benderang, bhw Penguasa yg Jargon nya Anti Korupsi, ternyata Paling Doyan Korupsi,” cuit salah satu warganet.
“Eh, si Mensos ini kalo ga salah wakil bendahara PDIP bukan? Bae2 aliran dana masuk juga ke partai…” cuit warganet lainnya.
“PDIP lagi…PDIP lagi…. SADIS. masa pandemi gini sempet2nya korupsi. Btw Bud @budimandjatmiko, ini si @juliaribatubara wkt diangkat jadi mentri, sepengetahuan partai ga?” timpal warganet.
2. PDIP hormati proses hukum KPK terhadap Juliari Batubara
PDI Perjuangan (PDIP) angkat bicara soal status Juliari Peter Batubara, yang baru saja ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dalam dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) COVID-19. Juliari merupakan kader PDIP yang juga menjabat sebagai Menteri Soslal.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, pihaknya menyerahkan proses hukum Juliari kepada KPK dalam rangka mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Partai menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung. Hukum adalah jalan peradaban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Siapapun wajib bekerja sama dengan upaya yang dilakukan oleh KPK tersebut,” kata Hasto melalui keterangan tertulisnya, Minggu (6/12/2020).
3. Dalam dua pekan, tiga kader PDIP dicokok KPK atas dugaan korupsi
Hasto menuturkan, PDIP selalu mengingatkan kadernya untuk tetap menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kekuasaan, apalagi melakukan korupsi.
Sebab, dalam kurun waktu dua pekan ini sudah ada tiga kadernya yang dicokok oleh KPK, mereka antara lain Bupati Banggai Laut Wenny Bukarno, Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna, dan terakhir Mensos Juliari Batubara.
“Partai melarang segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, termasuk korupsi. Kalau sudah menyangkut hal tersebut, Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati selalu memberikan arahan kepada kadernya yang punya jabatan politik untuk tidak melakukan penyalahgunaan kekuasan, tidak korupsi.”
“Tertib hukum adalah wajib bagi wajah pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi,” ujar Hasto. {idn}
