Menteri Koordintor Polhukam Mahfud MD diharapkan mengklarifikasi pernyataannya ihwal membolehkan penjemputan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) yang berbuntut panjang pada kepala daerah.
Demikian disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Saan Mustopa saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu di Jakarta, Rabu (16/12).
“Pak Menko Polhukam harus klarifikasi juga terkait itu semua. Karena kepala daerah menafsirkan beda-beda,” kata Saan Mustopa.
Saan menyarankan, agar Menko Polhukam mengumpulkan semua kepala daerah yang di daerahnya terjadi kerumunan pasca kepulangan HRS.
“Menurut saya lebih baik minta diselesaikan secepatnya saja, Menko Polhukam berbicara dengan gubernur-gubernur yang memang daerahnya ketiban masalah kerumunan,” tuturnya.
Kata Saan, dengan cara itu dapat menghindari polemik berkepanjangan yang justru tidak produktif terhadap upaya penanganan pandemi Covid-19 di tanah air.
“Daripada berpolemik dan tidak produktif. Ya menurut saya klarifikasi dan mediasi sama-sama menjaga situasi ditengah covid energi kita,” ujar Saan Mustopa.
Sebab, sambungnya, menjadi wajar pernyataan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang meminta Menko Polhukam Mahfud MD turut bertanggungjawab atas kekisruhan kerumunan setelah pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab (HRS) pulang ke Indonesia.
“Apa yang disampaikan Gubernur Jawa Barat saya kira memang sekarang ini seakan-akan beban dan tanggungjawab dari proses kepulangan Pak Rizieq Shihab itu seakan-akan jadi tanggungjawab kepala daerah semata,” demikian Saan Mustopa. {rmol}
