Mardani Ali Sera: Kalau Semua Gabung Pak Jokowi, RI Dicoret Sebagai Negara Demokratis

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera memastikan partainya akan tetap berada di luar pemerintahan atau oposisi hingga masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir.

“Sejak awal PKS meneguhkan diri oposisi karena cinta kepada negerinya,” ucap Mardani dalam akun Youtube Fraksi PKS, Jumat (25/12/2020).

Menurut Mardani, peran oposisi disebuah negara demokratis sangat diperlukan untuk mengontrol roda pemerintahan, agar tetap berada di jalan kepentingan masyarakat.

“Kalau tidak ada oposisi, tidak ada check and balance, tidak ada yang jagain. Pak Jokowi dan pemerintah sangat bersyukur ada PKS, sehingga Indonesia tetap dianggap negara demokratis,” papar Anggota Komisi II DPR itu.

“Coba kalau semua gabung ke Pak Jokowi, kita akan dicoret jadi negara demokratis,” sambung Mardani.

Oleh sebab itu, kata Mardani, PKS akan terus memperjuangkan kepentingan masyarakat dari luar pemerintahan dan akan tetap menjaga Indonesia sebagai negara demokratis.

“Insya Allah hasil tidak akan mengingkari proses yang kami jalani,” ucapnya.

Tiga Tantangan

Pada kesempatan itu, Mardani Ali Sera juga menyebut ada tiga tantangan yang harus segera diatasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada saat ini.

Pertama, kata Mardani, mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia yang sudah berlangsung sejak Maret 2020 yang sampai saat ini masih tinggi jumlah kasus positif.

“Ini tidak bisa disiasati dengan marketing, pencitraan, dan cuman teriak-teriak. Dia harus betul-betul melangkah yang terorkestrasi dengan baik dari pusat sampai ke level RT,” papar Mardani.

Menurut Mardani, kebijakan pemerintah pada saat ini lebih mementingkan persoalan ekonomi, dibanding memberikan perhatian lebih pada sektor kesehatan.

“Tidak ada ekonomi kita membaik, sebelum akar masalahnya Covid-19 ini selesai. Mudah-mudahan Menkes yang baru bisa bekerja keras, punya roadmap yang jelas untuk Covid-19,” paparnya.

Kemudian tantangan kedua, Mardani menyebut Presiden Jokowi dan jajarannya harus membangun kekuatan industri pangan dan energi di dalam negeri, di mana saat ini ada program food estate di Kalimantan.

“Dulu ada proyek 1 juta hektar di periode sebelumnya, bablas. Sekarang lagi dicoba food estate, mudah-mudahan berhasil,” ucap Mardani.

Tantangan terakhir, kata Mardani, pemerintah jangan membuat umat Islam terpisah atau dibagi menjadi dua bagian, antara kelompok Islam politik yang radikal dan kelompok kultural.

“Dirangkul, dialog dengan teman-teman FPI seperti juga dekat dengan teman-teman NU, Muhammadiyah. Dekat dengan siapapun, karena setiap orang punya hak untuk hidup di negeri ini,” kata Mardani.

“Semua tinggal diberikan koridornya, diberikan stimulannya, semuanya mencintai negeri ini sesuai dengan cara masing-masing tapi dengan koridor yang jelas dan tegas. Dan itu, perlu negara yang adil, yang hadir di tengah masyarakat,” sambungnya. {tribun}