Program vaksinasi Covid-19 yang telah dilaksanakan di sejumlah daerah di Indonesia harus diiringi sosialisasi yang mumpuni dari pemerintah. Agar masyarakat yakin bahwa vaksinasi ini bisa efektif menekan penyebaran pandemi yang sudah berlangsung hampir satu tahun tersebut.
Pasalnya, berdasarkan hasil survei Badan Penelitian dan Pengembangan DPP Partai Demokrat, sebanyak 68,8 persen masyarakat masih tidak yakin terhadap efektivitas vaksinasi Covid-19 yang tengah dilaksanakan pemerintah.
Kepala Balitbang DPP Partai Demokrat, Tomi Satryatomo mengatakan, menurut survei nasional Kemenkes pada September tahun lalu juga menemukan sekitar 34 persen responden ragu-ragu dan tidak mau divaksinasi.
“Sekarang survei Balitbang Demokrat dan survei Balitbang Kompas juga menemukan tren serupa. Jangan sampai masyarakat makin ragu,” kata Tomi dalam keterangan tertulis, Senin (25/1), dikutip Kantor Berita RMOLAceh.
Dijelaskan Tomi, ketidakyakinan ini didorong oleh ketidaktahuan responden terhadap keamanan vaksin dan kemampuan (efikasi) vaksin dalam menanggulangi virus Covid-19.
Ada 65 persen responden yang mengaku tidak tahu apakah vaksin yang saat ini disediakan oleh pemerintah aman untuk digunakan. Sedangkan 55,1 persen responden saat ini tidak tahu apakah vaksin yang dibeli pemerintah saat ini bisa mencegah virus covid-19.
Menurut Deputi Riset & Survei Balitbang DPP Partai Demokrat, M Jibriel Avissena, faktor ketidaktahuan ini dominan muncul saat responden ditanya merek vaksin apa yang lebih efektif dalam mengatasi virus covid-19.
Hasilnya, 70,7 persen responden menjawab tidak tahu merek apa yang lebih efektif.
Untuk responden yang mengetahui merek apa yang lebih efektif, bagian terbesar responden (16,1 persen) memilih merek vaksin Pfizer Inc & biotech. Sedangkan vaksin yang dibeli pemerintah Indonesia saat ini, Sinovac, berada pada posisi selanjutnya, dipilih oleh 6,6 persen responden.
Jibriel menambahkan, Pemerintah pun masih memiliki pekerjaan rumah cukup besar, mengingat masih ada 26,5 persen responden yang tidak tahu atau merasa pemerintah belum membeli vaksin Covid-19.
Sementara itu, praktisi komunikasi yang juga inisiator jejaring Pandemic Talks, Firdza Radiany, mengingatkan pemerintah untuk tidak lagi memilih-milih informasi untuk dikonsumsi masyarakat.
Tindakan menutup-nutupi sebagian akses informasi ini menyebabkan masyarakat tidak tahu situasi yang sebenarnya.
Firdza juga menyoroti tingginya penolakan kalangan tenaga kesehatan untuk divaksin. Firdza mengatakan perlu edukasi yang lebih baik. “Jangan sampai ruang komunikasi vaksinasi ini diambil alih oleh akun-akun konspirasi,” kata Firdza.
Di sisi lain, dikatakan Kepala Biro Kesehatan DPP Partai Demokrat, dr Aryoseno Hindarto, masih terjadi kebingungan di antara para tenaga kesehatan tentang tata laksana vaksin.
“Jangan sampai tenaga kesehatan yang sudah yakin menjadi ragu-ragu, karena proses pendaftarannya tidak selalu mudah,” ucap Aryoseno.
Survei nasional Persepsi Publik Mengenai Vaksin Covid-19 dilaksanakan secara daring oleh Badan Penelitian dan Pengembangan DPP Partai Demokrat pada 21-28 Desember 2020. Tujuannya untuk mendapatkan gambaran mengenai pemahaman masyarakat terkait vaksin.
Total sampel sebanyak 1.000 responden, dengan proporsi sampel mendekati proporsionalitas populasi untuk jenis kelamin, usia, dan provinsi tempat tinggal. {rmol}
