Korupsi bantuan sosial (Bansos) saat bencana mendera rakyat tidak mungkin dilakukan seorang Menteri karena paham risikonya hukuman mati. Analis politik Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun mengatakan tidak mungkin seorang menteri melakukan korupsi Bansos atas inisiatif sendiri.
“Tetapi jika ada seorang menteri berani melakukan korupsi Bansos ditengah rakyat menderita itu artinya tidak mungkin dilakukan sendiri,” ujar Ubedilah Badrun kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (19/2).
Menurut Ubedilah, ketika Juliari Peter Batubara (JPB) berani melakukan korupsi saat menjabat sebagai Menteri Sosial, bisa ditafsirkan adanya semacam dukungan politik dari orang kuat yang menjamin keselamatannya.
“Pertanyaannya siapa orang kuat itu? Itulah tugas KPK untuk membongkar aktor-aktor dari pelaku korupsi paling jahat sepanjang sejarah republik ini,” kata Ubedilah.
Akan tetapi masih kata Ubedilah, dalam perspektif politik, orang kuat di suatu negara biasanya mereka para oligarki politik.
“Ada lingkaran kelompok politik paling kuat di sekitar Istana. Biasanya oligarki politik ini bersekongkol dengan oligarki ekonomi untuk mengendalikan negara termasuk mengendalikan lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan,” jelas Ubedilah.
Dengan demikian, Ubedilah berharap bahwa KPK dan kekuatan civil society untuk bersatu membongkar secara tuntas para aktor korupsi paling membuat semua orang marah ini.
“Jikapun harus menangkap yang ada di oligarki lingkaran istana baik yang berjuluk ‘madam’ maupun ‘anak pak lurah’, itu harus dilakukan demi tegaknya Rule of Law. Hukum harus tegak lurus jika ingin negara ini menjadi negara maju dan beradab,” pungkas Ubedilah. {rmol}
