Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, salah satu kendala dalam program normalisasi sungai adalah mafia tanah.
Menurut Riza, salah satu penyebab pembebasan lahan menjadi sulit karena adanya permainan para mafia tanah.
“Penanganan banjir menjadi lambat karena pembebasan lahan normalisasi terkait masalah sengketa lahan, masalah tanah, kepemilikan dan sebagainya, dan juga mafia-mafia tanah,” ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (9/3/2021).
Riza mengatakan, mafia tanah di Jakarta banyak adanya. Para mafia ini membuat sengketa tanah menjadi rumit.
Karena itu, Riza sangat mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang sudah memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memberantas para mafia tanah di seluruh Indonesia termasuk di Jakarta.
“Kami tentu mendukung upaya yang disampaikan Pak Jokowi yang telah memerintahkan Kapolri Pak Sigit untuk memberantas mafia tanah.
Kami sangat berterima kasih dan berharap ini bisa terus berjalan dengan cepat, dengan optimal karena memang di Jakarta ini banyak sekali masalah sengketa tanah lahan dan mafia-mafia tanah,” tutur dia.
Pemprov DKI Jakarta, kata Riza, akan bekerja sama dengan institusi lain terkait, seperti aparat penegak hukum dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam memberantas para mafia.
Hal ini penting agar tanah-tanah milik Pemprov DKI Jakarta, milik swasta, dan milik masyarakat bisa mendapatkan legalitas yang baik, berkeadilan, dan proprosional, tidak dimanupulasi atau dikuasai para mafia tanah.
“Ini memberikan hak kepada masyarakat yang memiliki tanah dengan baik. Bisa juga membeli lahan untuk kepentingan ruang terbuka hijau, pemakaman, hutan kota, taman, jalan termasuk tidak kalah penting program banjir, waduk dan normalisasi,” pungkas Riza. {beritasatu}
