Fenomena pemerintah alergi terhadap kritikan masyarakat khususnya dari mahasiswa kembali terjadi. Kali ini dari postingan akun official @BEMUI_OFFICIAL yang menyatakan bahwa presiden Jokowi ialah “The King of Lip Service”, terlihat dari reaksionernya rektorat UI sampai ramainya netizen hingga akademisi membicarakan pro-kontra ini.
Indonesia merupakan negara demokrasi dan jantung dari demokrasi ialah pelibatan publik. Dan apa yang dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa UI ini sebenarnya wajar-wajar saja, mahasiswalah pilar penting controlling di masyarakat. Jadi, pemanggilan BEM UI oleh pihak Rektorat sangatlah berlebihan.
Bahkan ini seharusnya menjadi pembuktian pak Jokowi untuk benar-benar membuktikan tudukan dari mahasiswa itu salah dengan kerja-kerja bukti beliau. Jika memang pak Jokowi tidak pede dengan apa yang sudah dikerjakan beliau, berarti memang benar tuduhan yang diberikan mahasiswa UI kepada pak Jokowi, yaitu “The King of Lip Service”, banyak yang hanya sekedar narasi tanpa bukti implementasi.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Komunikasi Mahasiswa Kekaryaan (Fokusmaker), Azka Aufary Ramli menilai fenomena ini merupakan akumulasi kekecawaan dari mahasiswa, dan apa yang disuarakan oleh kawan-kawan BEM UI itu hal yang biasa terjadi, jadi pihak rektorat UI tidak perlu lebay menanggapinya.
Menurutnya, ini merupakan akumulasi kekecewaan sejak aksi mahasiswa September 2019 lalu hingga saat ini. Setiap mahasiswa menyampaikan aspirasi selalu ada pembungkaman, tindakan represif di lapangan, intervensi pihak kampus, serangan buzzer yang berlebihan, dan banyak lainnya. Dan bahkan apa yang diaspirasikan mahasiswa hanya diterima sekedar “formalitas”, dan ini lah yang menyebabkan julukan “The King of Lip Service” bagi presiden Jokowi akhirnya tersebar cepat resonansinya.
“Mahasiswa sejatinya merupakan pilar penting di masyarakat, khususnya dalam fungsi controlling setiap kebijakan dan situasi sosial politik di bangsa kita. Jadi, apa yang disuarakan kawan-kawan UI merupakan hal lumrah menurut saya, pihak Rektorat UI jangan terlalu lebay menanggapinya. Ini bagian dari pelibatan publik di negara demokrasi.” Ucap Azka Aufary Ramli.
Ketika ditanya apa kah ini merupakan tindakan penghinaan terhadap presiden, Azka Aufary Ramli mengatakan, “selama objektif dan substansial saya rasa itu bukan bentuk penghinaan presiden. Tinggal saat ini kawan-kawan BEM UI menyampaikan ke publik, landasan apa yang akhirnya memberikan label pak Jokowi seorang The King of Lip Service.”
“Asal bukan karena sentimen semata aja ya hahahaha..” tambah beliau, sambil diakhiri dengan tertawa kecil.
Senada dengan yang disampaikan Azka Aufary Ramli, kami juga meminta pandangan Dinno Ardiansyah selaku presiden mahasiswa Universitas Trisakti periode 2019-2020. Sebagai salah satu bagian langsung aksi reformasi dikorupsi 2019 lalu yang dianggap banyak dibungkam ketika eskalasi aksi mulai meningkat, dan kini suasana itu hampir mirip terjadi setelah postingan BEM UI mulai muncul di permukaann masyarakat.
“Mahasiswa mengkritik negara, apalagi presiden itu sah-sah saja kok, kenapa sih pada alergi dengan kritikan mahasiswa? Toh ada UU Kebebasan Berpendapat dan ada juga UU 12/2012 tentang Perguruan Tinggi dan disitu mahasiswa punya hak mimbar akademik kok.” Ungkap Dinno Ardiansyah ketika ditanya pandangannya.
Beliau menambahkan, “Justru ini jadi momentum untuk pak Presiden membuktikan kapasitasnya dan prestasi kerjanya, buktikan apa yang dituduhkan mahasiswa UI itu salah. Tapi kalau memang tidak bisa membuktikan, berarti bukan tidak mungkin bahwa pak presiden benar-benar The King of Lip Service.”
Azka dan Dinno menyepakati bahwa apa yang disuarakan oleh mahasiswa jangan hanya dilihat sebagai sebuah kritik tak berdasar, tapi lihatlah sebagai bentuk kepedulian dan harapan untuk bangsa Indonesia semakin baik lagi.
Karena memang butuh adanya komunikasi yang inklusif supaya percakapan tumbuh. Jadi, apa yang dilakukan BEM UI sah-sah saja, tinggal diperkuat landasan kritikan tersebut agar menjadi konsumsi literasi di masyarakat. Untuk Rektorat UI jangan terlalu lebay menyikapinya. Dan bagi presiden Jokowi ini momentum untuk membuktikan tuduhan itu salah.
