Di tengah lonjakan kasus COVID-19 di Kota Malang, Jawa Timur, kabar kurang sedap muncul dari Rumah Sakit Lapangan Idjen Boulevard Malang. Tenaga kesehatan yang telah bertugas melayani pasien COVID-19 belum mendapatkan insentif dan gaji selama tiga bulan.
“Tadi saya tanyakan langsung ke nakes. Memang benar dari Januari, Febuari, Maret sudah diselesaikan. Tapi untuk selanjutnya belum. Saya akan kawal terus, apa lagi ini dapil (daerah pilih) kami,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Ali Ahmad, Selasa, 29 Juni 2021.
Ali meninjau dan berkomunikasi langsung dengan para tenaga kesehatan di RS Lapangan Idjen Boulevard. Sebab, melonjaknya kasus COVID-19 di Kota Malang membuat tingkat keterisian kasur di RS Lapangan penuh: 306 bed telah terisi pasien COVID-19.
Dia akan mengawal terus pencairan gaji dan tunjangan yang tertunggak itu setelah tadi menghubungi Kementerian Kesehatan. Laporan itu sudah diverifikasi dan sedang diproses untuk segera dibayarkan.
Politikus PKB ini mengungkapkan, penyebab molornya honor para tenaga kesehatan karena terjadi peralihan sistem. Jika sebelumnya dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kini dilakukan langsung oleh Kementerian Kesehatan RI.
“Kalau di Januari, Febuari, Maret itu kan dari BNPB. Tapi sejak April, Mei, Juni ini kan ditangani Kemenkes. Jadi dalam peralihan ini belum ada yang diterima [gaji]. Tapi kan harusnya cepat karena data semua nakes ini digital, tinggal verifikasi saja,” ujarnya.
Ali tidak merinci total jumlah gaji dan intensif yang belum dibayarakan. Tetapi dia memberi gambaran untuk kebutuhan makan saja mencapai sekira Rp1 miliar.
Apalagi untuk tenaga kesehatan yang terdiri dari perawat dan dokter. Dia menginspeksi secara mendadak karena mendengar tenaga kesehatan mengancam mundur di tengah tingginya kasus COVID-19 di Malang.
“Mereka sampai mencari pinjaman. Kasihan untuk kebutuhan hidup. Saya belum cek di RS lain. Ini kan penting, di lapangan soalnya, karena ini RS darurat. Jangan sampai ini tidak beroperasi lagi,” ujarnya.
Direktur RS Lapangan Idjen Boulevard Heri Sutanto menjelaskan insentif dan gaji selama tiga bulan terakhir yang belum dibayarkan itu untuk untuk 80 tenaga kesehatan.
Mereka berharap Kementerian Kesehatan segera membayarkan hak mereka, karena keterlambatan gaji membuat kelangsungan hidup mereka terganggu. {viva}
