Mantan Sekretaris Menteri BUMN Muhammad Said Didu mengkritisi usulan dan pengambilan keputusan penyertaan modal negara (PMN) Rp 72,44 triliun untuk 12 BUMN di tengah pandemi Covid-19.
“Usulan PMN mengabaikan sensitivitas penderitaan rakyat. Itu pernyataan saya,” kata Said di acara webinar, Jumat (16/7/2021).
Menurut Said, keuangan negara pada saat ini sedang susah dan terpaksa harus berutang dengan bunga tinggi, tetapi muncul persetujuan pemberian PMN untuk BUMN membangun jalan tol.
“Tidak berani lakukan lockdown karena tidak mampu memberikan makanan ke rakyatnya, tahu-tahu bersemangat memunculkan PMN. Itu sensitivitas terhadap penderitaan rakyat diabaikan,” papar Said.
“Jadi usulan PMN di tengah kondisi krisis tidak ada uang, utang besar itu pun sudah salah dalam pengambilan kebijakan publik. Bukan saya anti PMN, tapi waktunya tidak tepat sama sekali,” sambung Said.
Sebelumnya, Komisi VI DPR telah menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diajukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir sebesar Rp72,449 triliun untuk sejumlah perusahaan pelat merah.
Kepastian tersebut tertuang dalam draft kesimpulan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI, terkait pengambilan keputusan terhadap usulan tambahan penyertaan modal Negara tahun anggaran 2021 dan penyertaan modal Negara tahun anggaran 2022 pada BUMN, Rabu (14/7/2021).
“Komisi VI DPR RI menyetujui Penyertaan Modal Negara Tunai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp72,449 triliun serta konversi RDI/SLA dan eks BPPN sebesar Rp3,4 triliun menjadi Penyertaan Modal Negara Non Tunai Tahun Anggaran 2022 untuk menjadi usulan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2022,” bunyi draft tersebut saat dibacakan Wakil Ketua Komisi VI, Aria Bima.
Begini Alasan Erick Thohir
Dalam penjelasannya, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, penyertaan modal negara (PMN) merupakan salah satu instrumen yang dibutuhkan BUMN dalam menjalankan penugasan pemerintah.
Erick menyebut, nilai PMN yang diberikan kepada perusahaan pelat merah jauh lebih kecil daripada kontribusi yang diberikan BUMN kepada negara.
Kontribusi kepada negara yang dimaksud Erick adalah dividen, pajak, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Kalau kita lihat, dalam 10 tahun terakhir, BUMN berkontribusi sebesar Rp 3.295 triliun yang terdiri atas pajak sebesar Rp 1.872 triliun, PNBP sebesar Rp 1.035 triliun, dan dividen sebesar Rp 388 triliun,” jelas Erick dalam rapat dengan DPR secara daring, Kamis (8/7/2021).
“Kita bandingkan dengan PMN yang diberikan adalah empat persen atau Rp 147 triliun dari 2011-2020,” sambungnya.
Erick menyebut suntikan PMN dan dividen pada periode 2020 hingga 2024 justru relatif seimbang.
Erick mengatakan hal ini tak lepas dari banyaknya penugasan yang diberikan kepada BUMN selama ini, atau hampir 81 persen PMN digunakan untuk melaksanakan penugasan pemerintah dan 6,9 persen untuk restrukturisasi.
“Yang terpenting pada 2017-2018 yang seharusnya ada PMN untuk pembangunan jalan tol trans Sumatera itu angkanya sangat kecil sehingga porsi (PMN dan dividen) menjadi seperti 50:50,” ucap Erick.
Erick menyampaikan dividen BUMN pada 2020 tercatat hanya sebesar Rp 43 triliun. Sementara dividen untuk tahun ini ditargetkan mencapai Rp 30 triliun atau Rp 35 triliun dari target semula yang Rp 40 triliun.
“Tahun ini insyaAllah peningkatan Rp 30 triliun-Rp 35 triliun. Ini belum fix tapi kita upayakan dan kami berupaya dengan sekuat tenaga, tentu dengan kondisi pandemi tetap kita akan berikan dividen tahun depan paling tidak sama dengan target tahun sebelumnya yaitu Rp 40 triliun,” kata dia.
Di kesempatan berbeda, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyebut penyertaan modal negara (PMN) Rp 72,44 triliun ke 12 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mayoritas untuk penugasan yang diberikan pemerintah.
“Hutama Karya dapat PMN Rp 31,35 triliun, ditugaskan membuat jalan tol sampai ke Aceh. Orang Aceh belum pernah liat jalan tol, sekarang sudah lihat,” ujar Arya saat webinar, Jumat (16/7/2021).
“Tolong bangun jalan tol, tapi tidak dikasih duit, bagaimana? Swasta tidak ada yang mau, karena secara ekonomi belum layak, jadi siapa yang maju? Ya BUMN,” sambung Arya.
Menurut Arya, jika menunggu sampai harga keekonomiannya masuk dan swasta mulai tertarik bangun jalan tol di Pulau Sumatera, maka masyarakat di Sumatera Utara maupun Aceh tidak bisa menikmati jalan tol seperti di Pulau Jawa.
“Kami (warga Sumut) juga mau jalan tol, rakyat Indonesia bukan hanya di Jawa. Tugas BUMN itu maju ketika belum ekonomis, kalau nunggu ekonomi tidak ada pemerataan,” tuturnya.
Sementara PMN untuk Bank BTN dan BNI, dia mengatakan itu untuk meningkatkan kemampuan kedua bank pelat merah itu dalam mencari keuntungan.
“BTN diberikan Rp 2 triliun itu untuk bisnis, nanti BTN harus tambah dividennya pada 2023, karena PMN ini diberikan pada 2022. Begitu juga BNI, nanti kita liat PMN-nya,” ujar Arya.
Berikut rincian PMN Rp72,44 triliun kepada 12 BUMN:
1. PT Hutama Karya, jumlah PMN Rp31,35 triliun untuk penugasan pembangunan jalan tol trans sumatera
2. PT Aviasi Pariwisata Indonesia, jumlah PMN Rp9,31 triliun untuk penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi, pengembangan infrastruktur pariwisata dan infrastruktur aviasi, serta lahan dan penyelesaian proyek Kawasan Ekonomi Khusus.
3. PT PLN, jumlah PMN Rp8,23 triliun untuk membiayai program pendanaan infrastruktur ketenagakerjaan, membangun transmisi gardu induk dan distribusi listrik pedesaan untuk tahun pembangunan 2021-2022
4. PT Bank Negara Indonesia (BNI), jumlah PMN Rp7 triliun untuk pengembangan bisnis dan penguatan modal guna meningkatkan modal tier I dan capital adequacy ratio (CAR).
5. PT KAI, jumlah PMN Rp4,1 triliun untuk penugasan dukungan dalam rangka menjalankan proyek strategis nasional (PSN) kereta cepat untuk menutup cost overrun.
6. PT Waskita Karya, jumlah PMN sebesar Rp3 triliun untuk penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi.
7. PT BPUI, jumlah PMN Rp2 triliun berkaitan dengan restrukturisasi Jiwasraya yang sampai dengan saat ini sudah selesai seluruh polis per 31 Mei 2021
8. PT Adhi Karya, jumlah PMN Rp2 triliun untuk penyelesaian tol DIY-Solo, DIY-Bawen dan proyek SPAM Karian.
9. PT Perumnas, jumlah PMN Rp2 triliun untuk program perumahan rakyat Jakarta-Medan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
10. PT Bank Tabungan Negara, jumlah PMN sebesar Rp2 triliun untuk penguatan modal untuk meningkatkan Tier I Capital dan CAR.
11. PT RNI, jumlah PMN Rp1,2 triliun untuk penguatan industri pangan dan peningkatan inklusivitas petani, peternak, nelayan, dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
12. PT Damri, jumlah PMN Rp250 miliar untuk penyediaan armada untuk program penugasan. {tribun}
