Posisi utang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) per akhir Juni 2021 tercatat sebanyak Rp 6.554,56 triliun, dengan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 41,35 persen.
Merujuk angka tersebut, dengan situasi pandemi Covid-19 yang belum juga usai, diyakini utang pemerintah akan semakin membengkak.
Demikian disampaikan ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Profesor Didik J. Rachbini dalam acara webinar Forum Guru Besar dan Doktor bersama Indef bertajuk “Ekonomi Politik APBN, Utang dan Pembiayaan Pandemi Covid-19” pada Minggu (1/8).
“Itu realisasi utang pemerintah pusat semester I 2021. Krisis membuat utang semakin besar,” ujarnya.
Didik lantas membandingkan rasio pembayaran utang pemerintah dari rezim ke rezim. Mulai dari Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Megawati Soekarnoputri hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menekan utang pemerintah. Menurutnya, era Jokowi justru utang semakin meningkat.
Ia menambahkan, rasio pembayaran utang terhadap pendapatan dan mengukur kapasitas penerimaan negara dalam membiayai utang baik cicilan pokok maupun bunga utang.
Kurvanya terus melandai sejak zaman Gus Dur dengan 40 persen hingga SBY 20 persen, namun zaman Jokowi cenderung naik.
“Ditekan turun sejak jaman Gus Dur, Megawati, SBY, dinaikkan pada masa Jokowi,” demikian Didik yang juga Rektor Universitas Paramadina ini.
Turut hadir dalam acara tersebut yakni Gurubesar Ilmu Ekonomi UGM Prof. Mudrajad Kuncoro, mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier, anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PAN Jon Erizal.
Kemudian Dekan Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya (UB) Andy Fefta Wijaya, Dekan FEB Universitas Negeri Gorontalo (UNG) M. Amir Arham dan Managing Director of Political Economic and Policy Studies (Peps) Anthony Budiawan. {rmol}
