News  

Terbongkar! Faisal Basri Ungkap Ternyata Utang Rezim Jokowi Terbesar Bukan Untuk Infrastruktur

Pakar ekonomi Faisal Basri menguraikan data soal alokasi belanja negara terbesar yang bersumber dari utang selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Faisal Basri memaparkan itu melalui tulisan di situs pribadinya sebagai respons atas kritik dari seorang warganet yang menyebut utang pemerintahan Jokowi yang membengkak bisa diwajarkan jika diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur.

Menurut Faisal Basri dalam tulisannya yang terbit pada 20 Agustus 2021, selama pemerintahan Jokowi, belanja paling tinggi bukan untuk infrastruktur melainkan untuk membayar bunga utang.

“Karena infrastruktur ‘murni’ sejatinya tidak habis dipakai dalam satu tahun, maka alokasinya akan tercermin dari belanja modal,” ujar Faisal Basri dalam tulisannya.

Faisal Basri menampilkan tabel data yang menunjukkan belanja modal selama kurun waktu 2014-2019 ternyata hanya 21 persen.

“Peningkatan terbesar ternyata untuk bayar bunga utang (106 persen). Menyusul belanja barang yang naik 89 persen, lalu belanja pegawai 54 persen. Belanja sosial hanya naik sebesar15 persen,” kata Faisal Basri.

Pada kurun waktu terbaru yakni 2019-2022, peningkatan belanja yang bersumber dari utang masih dipegang oleh pos pembayaran bunga utang.

“Pos bantuan sosial menduduki posisi kedua dengan kenaikan 30 persen. Tentu kita bisa memahami kenaikan ini mengingat pemerintah harus lebih banyak mengalokasikan dana untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi,” ujarnya.

Lantas, dari mana sumber anggaran untuk pembangunan infrastruktur selama ini?

“Sebagian besar dana untuk pembangunan infrastruktur tidak berasal dari APBN. Pemerintah banyak menugaskan BUMN untuk mencari dana sendiri di pasar dengan berutang ke bank maupun menerbitkan obligasi,” kata Faisal Basri.

“Oleh karena itu, utang BUMN nonkeuangan turut melonjak. Pada akhir Maret 2021 sudah melampaui satu kuadriliun rupiah.”

Sebelumnya, Faisal Basri juga menulis soal utang pemerintahan Jokowi yang semakin meroket sebagai respons atas pidato Jokowi saat menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2022 kepada DPR pada 16 Agustus 2021. {PR}