Partai Koalisi Non Parlemen Tak Diundang Jokowi Ke istana, PBB Tak Kaget PAN Gabung

Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noer mengungkapkan pihaknya tidak diundang dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan partai politik (parpol) koalisi di Istana Negara, Rabu (25/8) kemarin.

Sebab, pimpinan parpol yang diundang hanyalah partai yang memiliki wakil di parlemen. Sedangkan tidak ada undangan bagi parpol non parlemen seperti PBB.

“PBB dan koalisi non parlemen sudah saya cek [ke] PSI, Hanura, Perindo dan PKPI melalui sekjen-sekjen tidak diundang. Mungkin itu koalisi yang ada di parlemen saja. Kami memang tidak ada undangan,” kata Ferry saat dimintai tanggapan, Kamis (26/8).

Sementara itu, bagaimana PBB menanggapi hadirnya ‘keluarga baru’ di koalisi yaitu PAN? Ferry mengaku partainya menganggap tak masalah. Ia pun meyakini kekuatan koalisi semakin bertambah dengan kehadiran partai pimpinan Zulkifli Hasan itu.

“Soal PAN gabung koalisi bagus-bagus saja selagi untuk kepentingan bangs yang lebih besar,” ungkap Ferry.

Lebih lanjut, Ferry mengungkapkan rencana bergabungnya PAN ke koalisi pemerintahan rupanya sudah diwacanakan sejak lama. Namun, baru terwujud baru-baru ini.

“Isu itu kan sudah lama. Jadi, mungkin melanjuti komunikasi yang lama. Jadi, kita enggak kaget lagi, itu haknya presiden,” tutup Ferry.

PBB pada Pilpres 2019 lalu ikut mendukung pasangan Jokowi dan Ma’ruf Amin. Namun, mereka gagal lolos ke Senayan setelah tidak memenuhi ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) 4 persen. Pada Pemilu 2019, PBB hanya berhasil meraih suara 0,79 persen.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengundang parpol koalisi pemerintah ke Istana. Sejumlah pembahasan dilakukan, mulai dari perkembangan dan evaluasi penanganan COVID-19 tantangan dan upaya yang sudah dilakukan pemerintah hingga perekonomian nasional.

Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto, Ketua Umum NasDem Surya Paloh dan Sekjen Johnny G Plate, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Sekjen Ahmad Muzani.

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Sekjen Lodewijk Paulus, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Sekjen Hasanuddin Wahid, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dan Sekjen Arwani Thomafi, serta Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekjen Eddy Soeparno. {kumparan}