PARTAI GOLKAR memasuki usia ke 57 tahun, sudah separuh abad lebih, Golkar berkiprah dipanggung politik indonesia sebagai sebuah organisasi partai politik.
Perjalanan panjang Golkar dan segala peran, andilnya pada bangsa dan negara, telah diarsipkan sejarah. Sejak zaman Orde Baru, sampai zaman Reformasi saat ini, Golkar adalah partai yang tergolong lihai berselancar secara politik diarena balapan pemilu.
Makin bertambah usia, Partai Golkar nampaknya makin hilang *sense of crisis* makin berkurang sikap dewasa dalam berdemokrasi, Golkar dibawah kepemimpinan AH ini, adalah kepemimpinan terburuk dalam sejarah kepemimpinan Golkar. hilang *sense of belonging*.
Menonjolkan sikap superior oleh beberapa elite Golkar pendukung AH. Merasa kuat, optimis, padahal Golkar dihimpit masalah *PANDORA PAPERS* yang amat serius dampaknya.
Tetapi elite pendukung AH tetap umumkan bahwa elektabilitas Golkar dan AH makin tinggi. Entah dari mana rumus hitungan dan resening politiknya.
Menggunakan beberapa lembaga survei internal yang tidak netral pastinya, untuk merilis hasil survei bahwa Golkar dan AH makin baik elektabilitasnya.
Padahal faktanya Golkar oleh banyaknya lembaga survei noninternal dan netral, mempublikasikan ancaman pada suara Golkar dipemilu 2024 sebagai sebuah kenyataan.
*PANDORA PAPERS* adalah sebuah skandal penggelapan pajak, berpotensi korupsi dan gratifikasi. Skandal ini dinilai banyak pihak sebagai sikap/ tindakan penghianatan negara yang diduga dilakukan AH selaku ketua umum Golkar.
Ada dugaan kuat bahwa Skandal *PANDORA PAPERS* terdapat adanya aliran uang haram yang diterima dan dialihkan/disimpan oleh diluar negeri itu. Hemat saya, skandal ini bukan semata urusan Golkar, tetapi masalah serius bagi sebuah bangsa dan negara, selain tentu bagi Golkar dan sangat membahayakan buat Golkar.
Sebab mengapa? Ada dugaan kuat dalang utamanya, diduga kuat melibatkan Ketua Umum Golkar AH. Bahwa meskipun dalam beberapa kesempatan, Ketua Umum Golkar AH telah membantahnya.
Karena itu bagi saya *PANDORA PAPERS* ini harus diungkap kebenarannya, agar tidak simpang siur dan tentu amat sangat merugikan AH secara pribadi, dan tentu Golkar secara kelembagaan. Sebab itu, *PANDORA PAPERS* ini harus diungkap secara hukum.
Skandal *PANDORA PAPERS* ini harus diungkap secara terang, terbuka dan untuk memperoleh sebuah kepastian hukum _*(law enforcement)*_. maka harus ada langkah hukum yang diambil/dilakukan oleh penegak hukum.
Pertama, KPK RI, Kepolisian RI, bekerjasama dengan Interpol, OJK, Dirjen Pajak, PPATK, harus bergerak membentuk sebuah tim independen, akan lebih kuat bila dipayungi kepres, untuk segera telusuri aliran dana/uang, berapa jumlahnya? bersumber darimana saja? bagaimana model transaksinya?,
apakah secara elektronik atau non elektronik? Adakah potensi suap gratifikasi atau tidak?, ataukah ada sumber uang haram lainnya diskandal ini?, siapa saja pelakunya? Perusahaan apa saja dan milik siapa saja?
Sebab semua itu menyangkut dua hal, satu adanya potensi korupsi dan kerugian negara, kedua, skandal pandora papers adalah kejahatan penghianatan negara. Oleh karena itu Langkah hukum harus dilakukan, publik memperoleh kepastian hukum.
Kedua, langkah Penyelidikan oleh KPK, harus segera diambil, sebagai cermin tindakan prefentif (pencegahan) dan tentu dikuatirkan penghilangan barang bukti.
KPK dalam kedudukannya dapat memanggil siapapun dan mencegah siapapun yang diduga kuat melakukan tindakan yang berpotensi korupsi, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, untuk dimintai keterangan dan tidak keluar negeri.
Hal ini dikuatirkan adanya penghilangan barang bukti. Dan hemat saya, KPK dapat segera memanggil Ketua Umum Golkar AH untuk dimintai keterangan sebagai saksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan begitu, sesungguhnya *PANDORA PAPERS* ini memperoleh kepastian hukum. Golkar tidak tersandera, AH juga tidak tercemarkan nama baiknya.
Hal ini perlu, karena posisi AH selaku ketua umum Golkar yang diduga kuat menjadi aktor utama *sakandal pandora papers* ini sangat membayakan Golkar bila tidak ada kepastian hukum.
Sebagai warga negara dan sebagai kader Golkar, saya terinspirasi komitmen pak Jokowi dalam hal memberantaskan korupsi, sudah beberapa menteri dikabinet Pak Jokowi yang di tangkap KPK, dan Pak Jokowi komitmen untuk mendorong penegakan hukum dan memberantas korupsi.
Artinya kita terlebih sebagai kader Golkar harus komitmen, bersuara keras dan tidak membiarkan Golkar ini disandera oleh beberapa orang untuk memupuk kekuasaannya dan mengumpulkan pundi pundi, sementara Golkar dibiarkan makin terpuruk.
Kerja keras teman teman pengurus daerah/kader/simpatisan akan sia-sia jika tidak ada sikap legowo dari Pak AH untuk mundur dari Ketua Umum Golkar, AH haru legowo mengumumkan dirinya untuk tidak capres.
Ada tiga alasan, mengapa saya selaku kader Golkar meminta Pak AH untuk mundur dari ketua umum Golkar, *Pertama*.
AH tidak optimal pimpin Golkar, *Kedua*, Survei AH sebagai Capres Golkar tak kunjung naik dan bahkan trandnya menurunkan elektabilitas Golkar, dan yang *ketiga*,
Dugaan keterlibatan AH dalam skandal *PANDORA PAPERS* adalah pelanggaran etik, penghianatan negara, kejahatan pajak, dan sangat fatal bagi Golkar.
Karena itu pilihan terbaik bagi Golkar adalah Rekonsiliasi Organisasi secara menyeluruh, untuk kita dapat kembalikan kejayaan Golkar dimasa datang.
Muhammad Syukur Mandar (Gerakan Golkar Baru) {TS}
