Pemerintah menargetkan Indonesia bebas lokalisasi prostitusi tahun 2019. Dari 168 lokalisasi di Indonesia yang terdata, sebagian besar sudah ditutup dan ditargetkan 43 lokalisasi segera ditutup hingga tahun 2019.
Namun, tidak sekadar menutup tetapi harus ada penanganan komprehensif agar eks pekerja seks komersial (PSK) punya pilihan hidup dan diberdayakan dengan berbagai kegiatan ekonomi produktif.
Tanpa pendampingan, pelatihan dan pemberdayaan maka bukan tidak mungkin para PSK bermutasi, bermigrasi atau mengubah cara beroperasi.
Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham mengatakan, prostitusi sebagai realitas sosial tentu tidak berdiri sendiri karena terkait realitas-realitas lain sebagai faktor pengaruhnya dan menjadi penyakit sosial masyarakat.
“Jika ingin mengatasinya masalah ini dengan prespektif yang komprehensif. Dilihat apakah karena kebutuhan hidup atau gaya hidup,” katanya di sela-sela Rapat Koordinasi Penanganan Prostitusi dan Supporting Penutupan Lokalisasi di Jakarta, Kamis (19/4).
Sebagai penyakit sosial, penutupan lokalisasi perlu memperhatikan dampak lanjutannya. Sehingga tidak sekadar menutup. Untuk itu Kemsos menjalin sinergi dengan berbagai kementerian dan pemerintah daerah terkait.
Tanpa pendampingan, PSK bisa jadi bermutasi ke daerah lain atau memanfaatkan cara lain seperti prostitusi online. Sebab dalam praktik prostitusi juga ditemukan perdagangan manusia, perbudakan manusia, penyebaran HIV AIDS dan eksploitasi anak.
“Kalau lokalisasi diberikan kesempatan maka artinya ada legalisasi prostitusi,” ucap Politisi Partai Golkar ini.
Mensos menyatakan, di Indonesia lebih dari 40.000 PSK yang terdata dan diperkirakan ini terbesar di dunia. Sebanyak 20.000 PSK sudah dipulangkan ke daerah asal. Kemsos memberikan jatah hidup sebesar Rp 25.000 per hari selama 90 hari (3 bulan).
Bahkan, menurut Mensos, jatah hidup 3 bulan dirasa perlu ditambah hingga 6 bulan. Hal ini diharapkan bisa membantu eks PSK agar tidak kembali ke lembah kelam tersebut.
Dalam acara itu, hadir pula Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, yang menyampaikan kisah suksesnya menutup lokasisasi Dolly. Selain itu ada pula Bupati Jayapura Mathius Awaitauw yang juga telah menutup lokasisasi Tanjung Elmo pada tahun 2015 lalu.
