Menteri Sosial (Mensos) meminta Pemerintah Daerah melakukan update data jumlah warga miskin secara rutin. Hal itu untuk memastikan agar bantuan dari pemerintah lebih tepat sasaran.
“Jadi kalau ada persoalan itu muncul di daerah, ya kita data dulu, masalahnya dimana apakah memang sesuai aturan yang ada. Karena Pemda berkewajiban update data minimal sekali dalam enam bulan. Saya sebagai Mensos jika ada persoalan seperti itu kita datangi,” ucap Idrus Marham di Kota Tegal, Selasa (24/4/2018).
Menurut Idrus, beberapa persoalan terkait validasi data warga miskin terjadi, seperti masalah pendanaan. Selain itu, biasanya ada oknum kepala desa yang memiliki kepentingan politik lain.
“Ya karena di sana memang ada banyak kepala dasa memiliki kepentingan. Kalau semakin tertib datanya dan jika pendukungnya tidak masuk padahal kaya, kepala desa harus berani jujur,” ungkapnya.
Mensos menyatakan, validasi data menjadi perhatian serius pemerintah pusat sebelum mengucurkan bantuan sosial kepada masyarakat. Ia mencontohkan, program BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi warga miskin di alokasikan sekitar 40 persen.
“Kalau di sana (Brebes) dari APBN untuk BPJS PBI mendapat alokasi sampai segitu (1,2 juta jiwa). Itu sudah betul dapatnya 50 persen. Kalau dari total jumlah penduduknya 2 juta jiwa, pemerintah mengucurkan bantuan bagi 1,2 juta jiwa nggak masalah karena itu untuk rakyat. Kita berjuang untuk rakyat,” jelas dia.
Untuk itu, kata politisi Golkar asal Sidrap ini, Dinsos harus melakukan update validasi dalam rangka pengoreksian data.
“Kalau sudah naik kelas enggak miskin lagi harus ada kejujuran. Jadi itu apa yang dinamakan revolusi mental, bisa engganya itu perlu proses dan perlu tahapan tahapan,” katanya.
Di sisi lain, persoalan kemiskinan bisa ditekan dengan kebijakan dari pemimpin yang telaten dan memihak kepada rakyat.
“Jika ingin pemimpin jangan instan, namun pelan – pelan dan harus ada kesadaran. Karena memang hal itu, sangat penting,” katanya.
