Wakil Sekjen PKB Luqman Hakim menilai Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta membentuk tim siber untuk melawan buzzer yang menyerang ulama dan Gubernur DKI Anies Baswedan tak lepas dari hibah Pemprov. Hibah itu bernilai Rp 10,6 miliar.
“Mengapa MUI membabi buta menyediakan diri menjadi tunggangan Anies Baswedan? Tentu tidak lepas dari bantuan yang diterima MUI dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Sungguh sangat disayangkan, hanya karena mendapat bantuan dari APBD, MUI ditempatkan sebagai subordinat kepentingan politik perorangan, yakni Anies Baswedan,” kata Luqman, Sabtu (20/11/2021).
“Tak tahukah wahai MUI, bahwa sesungguhnya APBD itu duitnya milik rakyat, bukan milik Gubernur?” sambungnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR itu beranggapan cyber army yang dibentuk MUI DKI itu berlebihan. Dia menganggap MUI DKI menjadi tunggangan demi kepentingan politik Anies.
“Pembentukan cyber army oleh MUI untuk melindungi Anies Baswedan dan ulama, menurut saya berlebihan, tidak proporsional, dan membuat MUI menjadi kuda tunggangan untuk kepentingan politik Anies Baswedan. Sungguh ini merendahkan harkat dan martabat organisasi MUI itu sendiri,” kata Luqman.
Luqman menyebut cyber army itu ditujukan untuk melindungi Anies, bukan melindungi ulama. Dia menyayangkan MUI lebih mementingkan Anies dibandingkan masyarakat.
“Saya melihat, pembentukan cyber army MUI sesungguhnya lebih ingin menunjukkan keberpihakannya kepada Anies Baswedan. Kalaupun mereka bilang untuk melindungi ulama, itu hanyalah upaya politisasi ulama untuk kepentingan Anies Baswedan,” ujarnya.
“Seharusnya MUI lebih menunjukkan pemihakan terhadap kepentingan rakyat, bukan penguasa. Menyedihkan!” tambahnya.
Dia juga menyayangkan pembentukan cyber army oleh MUI DKI diumumkan di tengah pengurusnya ditangkap karena diduga terlibat terorisme. Yang dimaksud Luqman adalah anggota nonaktif Komisi Fatwa MUI Kota Bekasi, Farid Okbah, dan anggota nonaktif MUI pusat, Ahmad Zain An Najah.
“Sungguh sulit diterima akal sehat, MUI mengumumkan rencana pembentukan cyber army pada saat MUI dalam sorotan umat akibat pengurusnya ditangkap Densus 88 Antiteror karena diduga terlibat dalam tindak pidana terorisme,” katanya.
“Seharusnya MUI menjadikan penangkapan ini sebagai momentum introspeksi dan menyadari berbagai kekurangan yang perlu disempurnakan di masa depan. Bukan malah mengumumkan rencana kontroversial yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan umat dan agama Islam,” sambungnya.
Luqman menyarankan MUI DKI memeriksa seluruh pengurusnya. Dia menyebut MUI DKI juga seharusnya menggandeng BIN hingga BNPT dalam melakukan pembersihan internal.
“Upaya pembersihan ke dalam ini penting dilakukan MUI karena keberadaan MUI di seluruh daerah tentu tidak sepenuhnya dapat terjangkau kontrol dan pengawasan dari MUI pusat.
Jika ikhtiar bersih-bersih ke dalam ini tidak dilakukan MUI dan kelak ada lagi pengurus MUI yang ditangkap Densus 88 Antiteror karena terlibat jaringan teroris, maka jangan salahkan umat jika makin mengidentikkan MUI sebagai sarang teroris,” ujarnya.
MUI DKI Bentuk Tim Siber
Sebelumnya, MUI DKI membentuk tim siber. Hal itu guna melawan buzzer yang menyerang ulama. Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom) se-DKI Jakarta di Hotel Bintang Wisata Mandiri, Senin (11/10).
Ketua Umum MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar dalam arahannya bersyukur dengan adanya kegiatan ini karena banyak ilmu yang didapatkan dalam bidang teknologi informasi di era digitalisasi saat ini.
“Saya berharap di era penuh tantangan saat ini, MUI DKI tidak kalah untuk menguasai teknologi karena Bidang Infokom ini adalah otak MUI DKI dalam bidang informasi,” kata Munahar, dalam keterangan tertulis, Jumat (19/11).
Munahar berharap Infokom memiliki orang ahli atau cyber army untuk melawan orang-orang yang menghantam umat Islam karena tugas utama MUI adalah amar makruf nahi mungkar.
Munahar berharap Infokom MUI DKI bisa melaksanakan amar makruf nahi mungkar untuk melawan para buzzer yang telah meresahkan umat Islam. Sebab, mereka dinilai telah menghantam ulama dan mendiskreditkan umat Islam.
“MUI tidak usah takut untuk katakan yang haq itu haq. Saya punya prinsip, kalau berkaitan dengan Al-Qur’an dan as-sunnah, tidak ada tawar-menawar bagi saya,” tegas Munahar.
Tidak hanya buzzer yang menyerang ulama, Munahar juga berharap Infokom dan MUI DKI bisa membela dan membantu Anies Baswedan. Dia mengatakan, jika para buzzer mencari kesalahan Anies, Infokom mengangkat keberhasilan Anies.
“Beliau ini termasuk 21 orang pahlawan dunia. Berita-berita saya minta MUI DKI yang mengangkatnya karena kita mitra kerja dari Pemprov DKI Jakarta,” kata Munahar.
Hibah Pemprov ke MUI DKI
PSI sempat mengkritisi soal dana hibah dari Pemprov DKI ke NU dan Muhammadiyah Jakarta yang lebih sedikit dibanding ke MUI DKI. Pemprov DKI kemudian buka suara.
“Jadi begini, MUI itu kan wadah dari seluruh ormas Islam, induknya itu, majelis tingginya itu di MUI. NU kan ormas, MUI kan lembaganya. Makanya induknya kan di MUI, bukan di NU, Muhammadiyah,” ujar Plt Kabiro Dikmental DKI Aceng Zaini kepada wartawan, Jumat (5/11).
Soal dana hibah itu, diketahui MUI mendapat Rp 10,6 miliar. Lalu PWNU Jakarta Rp 2,07 miliar dan PW Muhammadiyah Jakarta Rp 1,89 miliar.
Aceng menyebut dana hibah MUI lebih besar karena sebagai induk ormas Islam. Dan dana ke ormas Islam juga diberikan sesuai dengan prioritas program yang diajukan.
“MUI kan induknya, wadah semua ormas, nggak bisa masa melebihi ibunya, NU. Ibunya kan di MUI-nya,” ujar Aceng.
Aceng menyebut merupakan hak Dewan untuk mengusulkan adanya naik atau turun anggaran. Aceng juga menyebut dalam Pergub 35 terkait dana hibah disebutkan tidak terikat.
Aceng mengatakan sudah ada usulan untuk menambah nominal dana hibah ke NU ataupun Muhammadiyah. Namun dia enggan membeberkan total kenaikannya. {detik}
