Sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) ternyata memiliki utang yang menumpuk. Setidaknya, ada enam perusahaan pelat merah yang tercatat terlilit utang puluhan hingga ratusan triliun rupiah.
Berdasarkan catatan Kompas.com, enam BUMN itu yakni PT Angkasa Pura I (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT PLN (Persero), PT Perkebunan Nusantara (Persero), PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
Penyebab menumpuknya utang di BUMN-BUMN tersebut beragam, mulai dari karena proyek penugasan, dampak pandemi Covid-19, hingga akibat aksi korupsi terselubung oleh manajemen lama.
Berikut perincian enam BUMN yang memiliki utang menumpuk:
1. PT Angkasa Pura I (Persero)
Kinerja keuangan Angkasa Pura I atau AP I menjadi sorotan paling teranyar. BUMN pengelola bandara ini ternyata memiliki utang jumbo mencapai sekitar Rp 35 triliun.
Tumpukan utang itu utamanya diakibatkan oleh pendapatan perseroan yang tergerus selama pandemi Covid-19. Pada saat bersamaan, AP I telah menggelontorkan banyak uang untuk melakukan ekspansi dengan membangun dan mengembangkan bandara.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, saat ini rata-rata setiap bulannya AP I mengalami kerugian sebesar Rp 200 miliar. Ini membuat utang perseroan berpotensi terus bertambah, dan bisa mencapai Rp 38 triliun.
“Memang AP I sekarang tekanannya berat sekali,” ujar pria yang akrab disapa Tiko itu dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (2/12/2021).
Menurut Direktur Utama Angkasa Pura I Faik Fahmi, pandemi Covid-19 berdampak terhadap penurunan drastis trafik penumpang di 15 bandara kelolaan perseroan.
Jumlah penumpang dari semula di 2019 mencapai 81,5 juta, di 2020 menjadi hanya 32,7 juta dan diperkirakan di 2021 hanya mencapai 25 juta penumpang.
Sementara dari sisi pengeluaran atau investasi, AP I telah menggelontorkan kurang lebih sekitar Rp 19,2 triliun untuk pembangunan dan pengembangan bandara nasional. Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) menjadi proyek yang paling banyak menghabiskan anggaran.
Tercatat proyek pembangunan Bandara YIA menghabiskan anggaran sekitar Rp 12 triliun. Di sisi lain, pembangunan sejumlah terminal baru turut menyedot banyak biaya, seperti di Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin sebesar Rp 2,3 triliun dan d Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang sebesar Rp 2,03 triliun.
Seluruh proyek tersebut dibiayai melalui skema penggunaan dana internal dan berbagai sumber lain, seperti kredit sindikasi perbankan serta obligasi.
Kondisi keuangan perusahaan yang berdarah-darah ini terutama disebabkan oleh sejumlah bandara yang sepi selama masa pandemi. Salah satunya Bandara YIA Kulon Progo.
“Pandemi Covid-19 melanda pada saat Angkasa Pura I tengah dan telah melakukan pengembangan berbagai bandaranya yang berada dalam kondisi lack of capacity,” ujar Faik, Minggu (5/12/2021).
2. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Kinerja keuangan Garuda Indonesia yang buruk sudah lama menjadi sorotan. Kementerian BUMN mencatat, hingga akhir September 2021, utang maskapai pelat merah ini sudah mencapai 9,8 miliar dollar AS atau sekitar Rp 138,87 triliun (asumsi kurs Rp 14.200 per dollar AS).
Tiko mengatakan, liabilitas atau kewajiban Garuda mayoritas berasal dari utang kepada lessor mencapai 6,35 miliar dollar AS. Selebihnya ada utang ke bank sekitar 967 juta dollar AS, dan utang dalam bentuk obligasi wajib konversi, sukuk, dan KIK EBA sebesar 630 juta dollar AS.
Menurutnya, secara teknis Garuda sudah dalam kondisi bangkrut, namun belum secara legal. Sebab maskapai milik negara ini punya utang yang lebih besar ketimbang asetnya, sehingga mengalami ekuitas negatif.
Garuda memiliki ekuitas negatif sebesar 2,8 milliar dollar AS atau sekitar Rp 40 triliun, di mana liabilitasnya mencapai 9,8 miliar dollar AS, sedangkan asetnya hanya sebesar 6,9 miliar dollar AS.
“Sebenarnya kalau dalam kondisi saat ini, dalam istilah perbankan ini technically bankrupt (secara teknis bangkrut), tapi legally belum. Sekarang kami sedang berusaha untuk keluar dari kondisi ini yang technically bangkrupt,” ungkap Tiko dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (9/11/2021).
Manajemen Garuda Indonesia melalui keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) Selasa (16/11/2021) menjelaskan, pendapatan perusahaan selalu lebih rendah ketimbang biaya operasional yang dikeluarkan.
Hingga September 2021, total pendapatan Garuda sebesar 568 juta dollar AS atau sekitar Rp 8,06 triliun, sementara total biaya operasional mencapai 1,29 miliar dollar AS atau sekitar Rp 18,31 triliun.
Kerugian operasional itu disebabkan oleh struktur biaya perseroan yang sebagian besar bersifat tetap atau fixed, dan tidak sebanding dengan penurunan signifikan atas pendapatan perseroan imbas kondisi pandemi Covid-19.
Sebelumnya, selain karena dampak pandemi, menurut Menteri BUMN Erick Thohir krisis keuangan Garuda juga terkait dengan pihak penyewa pesawat atau lessor, sebagian di antaranya terlibat kasus korupsi dengan manajemen lama.
Tindakan manajemen lama itu membuat terlalu tingginya beban biaya penyewaan pesawat yang melebihi kewajaran. Selain itu, Garuda terlalu banyak memiliki jenis pesawat dan rute-rute penerbangan yang tak menguntungkan, terutama untuk rute penerbangan internasional.
“Sejak awal kami di Kementerian (BUMN) meyakini, bahwa memang salah satu masalah terbesar di Garuda mengenai lessor. Lessor ini harus kami petakan ulang, mana saja yang masuk kategori dan bekerja sama di kasus yang sudah dibuktikan koruptif,” ujar Erick dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (3/6/2021).
3. PT PLN (Persero)
Berdasarkan laporan keuangan 2020, PLN diketahui memiliki utang sebesar Rp 649,2 triliun. Terdiri dari utang jangka panjang sebesar Rp 499,58 triliun dan utang jangka pendek Rp 149,65 triliun.
Utang jangka panjang PLN diantaranya didominasi oleh obligasi dan sukuk sebesar Rp 192,8 triliun, utang bank Rp 154,48 triliun, utang imbalan kerja Rp 54,6 triliun, liabilitas pajak tangguhan Rp 31,7 triliun, dan penerusan pinjaman Rp 35,61 triliun.
Pada Juni 2021 lalu, Erick juga sempat mengungkapkan, bahwa PLN memiliki utang yang menumpuk hingga Rp 500 triliun. Hal itu yang membuat BUMN kelistrikan itu harus memangkas belanja modal (capital expenditure/capex) hingga 50 persen untuk efisiensi.
“PLN itu utangnya Rp 500 triliun, tidak ada jalan kalau tidak segera disehatkan. Salah satunya, itu kenapa sejak awal kami meminta capex PLN ditekan sampai 50 persen,” ujarnya dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (3/6/2021).
Selain memangkas capex, penanganan utang yang besar itu dilakukan pula dengan meminta PLN melakukan negosiasi ulang kepada pihak kreditur untuk bisa mendapatkan bunga yang lebih rendah. Adapun hingga saat ini jumlah rasio utang PLN sudah menjadi Rp 452,4 triliun.
4. PT Perkebunan Nusantara (Persero)
PT Perkebunan Nusantara atau PTPN tercatat terbelit utang mencapai Rp 43 triliun. Menurut Erick, itu merupakan utang lama yang sudah menggunung dan terindikasi adanya korupsi terselubung.
“PTPN itu punya utang Rp 43 triliun. Ini merupakan penyakit lama dan saya rasa ini korupsi yang terselubung, yang memang harus dibuka dan dituntut pihak yang melakukan ini,” ungkapnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (22/9/2021).
Pihaknya pun berupaya untuk mengatasi utang tersebut, salah satunya dengan memperpanjangan masa pelunasan utang atau restrukturisasi. Menurutnya, meski restrukturisasi berhasil dilakukan, namun perlu dibarengi komitmen perusahaan untuk membenahi kinerja keuangan.
Perbaikan itu dilakukan dengan efiensi besar-besaran biaya operasional perusahaan. Selain itu, PTPN juga harus meningkatkan produksinya agar arus kas perusahaan bisa terjaga, sehingga bisa melunasi utangnya.
Jika tidak terbayarkan, bank yang memberi pinjaman bisa bangkrut akibat besarnya utang PTPN.
“Ini bank pemberi pinjaman bukan hanya Himbara, tapi ada banyak asing dan swasta, yang kalau tidak terbayarkan mereka bisa kolaps secara beruntun. Maka itu kami berinisiasi, selain efisiensi tetapi juga meningkatkan produksi,” jelas Erick.
5. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
BUMN lain yang tercatat oleh Erick memiliki utang menumpuk adalah Krakatau Steel yakni sebesar 2 miliar dollar AS atau Rp 31 triliun. Menurutnya, ada dugaan tindakan korupsi di perusahaan baja pelat merah itu yang dilakukan manajemen lama sehingga membuat timbunan utang.
Erick mengatakan, indikasi korupsi itu berasal dari proyek di masa lalu yakni pembangunan pabrik baja sistem tanur tinggi atau blast furnace, yang dikerjakan oleh manajemen terdahulu. Proyek itu memakan dana sebesar 850 juta dollar AS atau sekitar Rp 12,16 triliun (asumsi kurs Rp 14.300 per dollar AS).
“Krakatau Steel itu punya utang 2 miliar dollar AS, salah satunya karena investasi 850 juta dollar AS ke proyek blast furnace yang hari ini mangkrak. Ini hal-hal yang tidak bagus dan pasti ada indikasi korupsi,” ujar Erick dalam webinar Bangkit Bareng, Selasa (28/9/2021).
Krakatau Steel pun kini telah melakukan restrukturisasi keuangan untuk bisa membayarkan utang yang melibatkan 10 bank nasional, swasta nasional, dan asing tersebut.
Hasilnya, perseroan berhasil menurunkan 45 persen beban bunga dari sebelumnya mencapai 847 juta dollar AS menjadi 466 juta dollar AS.
6. PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan, Waskita Karya memiliki utang mencapai Rp 90 triliun hingga akhir 2019. Hal itu karena banyaknya proyek jalan tol yang dikerjakan.
“Total ada Rp 90 triliun posisi utang Waskita pada peak 2019 akhir itu Rp 90 triliun. Itu Rp 70 triliun utang ke bank dan obligasi, serta Rp 20 triliun ke vendor,” ungkapnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (27/9//2021).
Pria yang akrab disapa Tiko itu menjelaskan, Waskita Karya memiliki penugasan untuk menyelesaikan sejumlah proyek jalan tol, terutama Jalan Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. Sebagian besar, tol itu merupakan hasil akuisisi dari swasta yang pengerjaannya terkendala.
“Ada sekitar 16 ruas tol yang dikerjakan oleh Waskita. Sebagian besar memang akuisisi dari tol yg dimiliki swasta kemudian tidak ada perkembangan. Sehingga di tahun 2015-2017 cukup agresif mengambil tol-tol yang tidak berjalan optimal,” jelas dia.
Pengerjaan proyek-proyek tol tersebut membutuhkan pendanaan yang cukup besar, sehingga membuat keuangan Waskita Karya memburuk karena terus menambah utang. Alhasil, utang perusahaan pelat merah ini meningkat sangat tajam di sepanjang 2017-2019.
Menurut dia, kemampuan Waskita Karya untuk membayar utang dipengaruhi pula kondisi Covid-19. Sebab, pendapatan perusahaan menjadi turun signifikan, baik pendapatan konstruksi maupun pendapatan dari tol yang beroperasi.
Pada 2018 pendapatan Waskita Karya tercatat mencapai Rp 48,8 triliun, kemudian turun menjadi Rp 31,4 triliun di 2019 dan menjadi hanya Rp 16,2 triliun di 2020.
“Karena 2019-2020 ada Covid-19, pendapatan Waskita drop. Ini membuat kondisi keuangan Waskita mengalami pemburukan signifikan,” kata Tiko. {kompas}
