Golkar Minta Gubernur BI Pulang Dan Urus Rupiah Yang Jeblok

Gubernur BI Golkar

Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun menyoroti kinerja Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo dalam menjaga stabilitas kurs Rupiah. Terlebih, kurs dolar Amerika Serikat (USD) sudah menembus batas psikologis Rp 14.000.

“Yang membikin saya kaget di saat USD pada angka Rp 14.000, ternyata posisi Gubernur Bank Indonesia sedang tidak di Indonesia dan sedang melakukan perjalanan ke luar negeri dalam waktu yang lama dan berurutan pada sisa masa jabatannya yang tinggal beberapa lagi,” ujar Misbakhun di Jakarta, Rabu (9/5/18).

Legislator Golkar di Komisi Keuangan dan Anggaran DPR itu menambahkan, volatilitas nilai tukar rupiah saat ini sangat mengganggu stabilitas perekonomian nasional.

Karena itu, lanjutnya, BI harus segera mengambil langkah-langkah strategis untuk menguatkan nilai tukar Rupiah yang mencerminkan kekuatan ekonomi nasional.

Namun, Misbakhun melihat Agus sebagai orang nomor satu di bank sentral dan paling bertanggung jawab atas stabilitas kurs Rupiah justru tak kunjung bertindak.

“Sepertinya Pak Agus Martowardojo tidak ingin mewariskan nilai tukar Rupiah yang kuat sebagai legacy jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia,” ujar politikus yang dikenal getol membela kebijakan Presiden Joko Widodo itu.

Karena itu Misbakhun meminta Agus yang tinggal beberapa hari lagi di kursi Gubernur BI agar segera pulang ke Indonesia dan membereskan gejolak Rupiah.

“Saya meminta Gubernur Bank Indonesia segera pulang dan memperpendek perjalanan dinas segera pulang untuk mengurus nilai kurs Rupiah yang jeblok ini,” tegasnya.

Selain itu, Misbakhun juga mempersoalkan langkah Agus Marto melakukan mutasi jabatan meski jabatan terhadap para pejabat BI.

Padahal, kata mantan PNS Kementerian Keuangan itu, masa jabatan Agus Marto di BI akan segera berakhir dalam beberapa hari ke depan.

“Saya mendengar Gubernur Bank Indonesia di sisa jabatan masih melakukan mutasi jabatan dengan menempatkan orang-orang yang dianggap dekatnya untuk menduduki jabatan-jabatan strategis yang ada.” kata Misbakhun.

Kebijakan mutasi, lanjut Misbakhun, tentunya akan sangat mengganggu Gubernur BI terpilih. “Karena saat dilantik dan menduduki jabatan bisa saja mengalami kesulitan menyusun formasi jabatan yang dikehendaki guna membangun kinerja Bank Indonesia yang lebih ideal dan berkinerja tinggi,” pungkas Misbakhun.