Ekonom Senior Faisal Basri khawatir aset negara dan pemerintahan di Jakarta dilego atau dipindahtangankan atau dijual. Kerisauan ini muncul setelah pemerintah memutuskan untuk menggunakan sebagian besar dana APBN untuk pembangunan ibu kota baru.
“Wajib kita kawal memang terutama yang sudah di depan mata, aset-aset bagus pemerintah pusat di Jakarta kemungkinan besar akan dilego. Jadi apa enggak tau, misalnya Istana Merdeka Selatan, kemudian kantor-kantor kementerian kan bagus semua itu ya,” kata Faisal dalam Public Expose RUU IKN oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Selasa (18/1).
Ia mengatakan pemindahtanganan aset negara tersebut berpotensi besar untuk dilakukan lantaran kas negara saat ini tidak cukup untuk membiayai pembangunan ibu kota baru.
“Kemungkinan akan dilego karena APBN saja kan enggak kuat, karena dananya hampir setengah kuadriliun rupiah. Jadi bukan kita bicara triliun lagi,” ujarnya.
Proyek di Indonesia, menurut Faisal, banyak mengandung bisikan dari kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan tertentu.
“Berarti memang banyak proyek di Indonesia, tidak hanya ibu kota baru, berdasarkan banyak ‘bisikan setan’ atau bisikan kelompok kepentingan atau bisikan pemburu rente itu,” ucapnya.
Ia mendeklarasikan diri tidak anti dengan pembangunan ibu kota baru. Namun, baginya pemindahan pusat pemerintahan perlu dilakukan dengan perencanaan yang matang.
“Jadi jelas tidak anti pemindahan ibu kota, tapi kita siapkan dulu rencana induk yang bagus, melibatkan masyarakat dan sebagainya. Mungkin 10 tahun ke depan bisa kita mulai setelah tantangan-tantangan besar kita bisa urai dan diselesaikan,” katanya.
Namun demikian, apabila pemerintah tetap bersikeras untuk memindahkan ibu kota, maka ia akan melancarkan petisi yang akan dibawa sebagai judicial review ke meja hijau.
“Kami berlima, tidak perlu saya sebutkan satu persatu, ingin membuat petisi tentang ini dan mungkin salah satunya adalah dibawa ke judicial review nanti, sehingga nanti nasibnya belum pasti,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia tidak ingin pembangunan ibu kota baru dilakukan secara dengan eksperimen, tanpa perencanaan yang matang.
Sebagai informasi, pembangunan ibu kota baru diperkirakan menelan dana Rp466 triliun lebih. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan pemerintah akan menghindari pembiayaan utang jangka panjang dalam membangun ibu kota baru atau ibu kota negara (IKN).
“Kami akan adaptasi model pembiayaan sedemikian rupa yang tidak memberatkan APBN tapi justru menambah aset pemerintah sedemikian rupa,” terang Suharso.
Sementara itu, Presiden Jokowi pernah mengatakan pemerintah akan memaksimalkan sejumlah sumber pendanaan untuk pembangunan ibu kota baru. Selain dari APBN, pembangunan akan memanfaatkan dana swasta, BUMN dan juga skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). {CNN}
