Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) memakan waktu sampai 20-25 tahun ke depan. Total anggaran yang dibutuhkan amat fantastis, yaitu Rp 466 triliun, baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun keterlibatan swasta.
“Aspek pendanaannya akan dilihat apa yang menjadi triger awal yang akan kemudian menimbulkan momentum pembangunan selanjutnya dan untuk menciptakan jangkar bagi pembangunan IKN dan pemindahannya,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Gedung DPR, Selasa (18/1/2022)
Pemerintah segera menyiapkan rencana induk yang akan tertuang dalam Peraturan Presiden. Dalam rencana induk tersebut juga akan dilihat akses untuk menuju IKN.
Kemudian identifikasi wilayah dan kawasan pemerintahan dan kawasan inti pemerintahan. APBN, kata Sri Mulyani akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar.
“Belanja pembangunan seperti komplek pemerintahan, kemudian infrastruktur dasar, seperti bendungan, listrik dan telekomunikasi. Sebagian dalam bentuk KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha).
Itu pasti akan butuh dukungan APBN , apakah dalam bentuk Project Development Fund, Viability Gap Fund atau bentuk dukungan lainnya,” paparnya.
Pada tahapan awal ini pemerintah juga akan mengeluarkan banyak dana untuk belanja barang. Sementara itu untuk tahapan setelah 2025, ada tambahan implikasi yang akan terasa pada belanja pegawai.
“Jangka menegah maka ada tambahan tunjangan akibat konsekuensi pemindahan itu. Karena konsep ini new way of living dan working,” ujarnya.
Meski demikian, Sri Mulyani memastikan pembangunan IKN tidak akan mengganggu penanganan covid-19 yang kini masih menjadi prioritas. Selanjutnya pemerintah perlu menambah alokasi pada pemilihan umum (pemilu) yang jatuh di 2024.
Di sisi lain, tahun depan defisit anggaran harus kembali pada level 3% terhadap Produk Domestik Bruto.
“Artinya 2022-2024, penanganan covid, pemulihan ekonomi dan IKN ada di dalam APBN yang akan didesain dan pada saat yang sama defisit 3% mulai 2023 semuanya tetap terjaga,” pungkasnya. {cnbc}
