JUTAAN dosis vaksin Covid-19 sudah kedaluWarsa atau habis masa pakainya. Data dari kementerian kesehatan totalnya vaksin yang sudah kedaluWarsa sebanyak 1,1 juta dosis.
Anggota Komisi IX DPR Sungkono menyesalkan hal tersebut terjadi. Dia pun menilai tim penanganan Covid-19 gagal melaksanakan fungsinya secara maksimal.
“Kenapa sampai kedaluarsa itu harus ada analisis ya,” katanya dalam keterangannya, dikutip laman resmi DPR, Kamis, 20 Januari 2022.
Dijelaskannya, sistem penerimaan vaksin sebenarnya sangat terdata. Namun, penggunaan vaksin terkesan tidak terkelola dengan baik.
“Cash flow barang ini (vaksin) kan ada yang masuk dulu atau belakangan. Prosesnya itu harus seperti switch in dan switch out gitu. Jangan sampai datang yang duluan tidak diserap dulu, justru yang belakangan,” ujarnya.
Ditegaskannya, penyediaan dan penyerapan vaksin Covid-19 merupakan tanggung jawab negara. Karena begitu sulitnya negara menyiapkan anggarannya, maka vaksin perlu dikelola sebaik mungkin.
“Saya banyak provinsi yang mungkin belum semuanya menjalankan fungsi pelaksanaan secara maksimal ya,” kata politisi PAN ini.
Dia berharap persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Pasalnya, hal tersebut menyangkut akuntabilitas.
Sehingga, barang-barang yang ada harus bisa dipertanggungjawabkan. Terlebih, barang barang tersebut sangat urgen dan bermanfaat.
“Jadi saya meminta seluruh pihak menjalankan fungsinya lebih hati-hati dan efektif ya. Jangan sampai ini berlarut-larut. Ketika tidak diselesaikan hampir dua tahun pelaksanaan, ini kan pasti banyak masalah,” tegasnya.
Dia memastikan pihaknya akan melakukan evaluasi terkait pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Diketahui, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, sebanyak 1,1 juta dosis vaksin Covid-19 dalam kondisi kedaluarsa.
Dikatakannya, vaksin kedaluarsa itu berasal dari pemberian atau hibah dari negara lain.
“Jadi vaksin expired kita sampai bulan Desember itu ada 1,121 juta dosis. Dari 1,121 juta dosis ini, sebanyak 1,1 jutanya adalah vaksin donasi gratis, 98 persen dari donasi gratis,” katanya saat rapat dengan Komisi IX DPR, Rabu, 19 Januari 2022. {radarcirebon}
