Cak Imin: Jika Partai-Partai Kompak, Jokowi Pasti Setuju Tunda Pemilu

Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berbicara soal penundaan pemilu. Cak Imin menyebutkan, jika semua partai kompak, tentunya Presiden Joko Widodo (Jokowi) setuju dengan penundaan pemilu.

“Kalau partai-partai kompak, pasti setuju, tapi kalau partai-partai nggak kompak, ya nggak tahu,” kata Cak Imin di Pendopo Kabupaten Kediri, Jawa Timur (Jatim), Senin (7/2/2022).

Terkait Menko Polhukam Mahfud Md yang mengatakan pemerintah tak pernah membahas wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Jokowi, Cak Imin mengaku tidak masalah dengan hal itu. Menurutnya, pemerintah juga menunggu keputusan dari para partai.

“Ya nggak apa-apa. Kan pemerintah nunggu partai-partai juga,” ujar Cak Imin.

Lebih lanjut, Cak Imin juga berbicara soal kesiapannya mencalonkan diri dalam Pilpres 2024. Wakil Ketua DPR itu mengatakan dirinya siap tempur untuk maju sebagai capres.

“Ditunda nggak ditunda ya siap kita. Siap tempur,” jelas Cak Imin.

Sebelumnya, Mahfud Md menyampaikan sikap pemerintah terkait wacana penundaan Pemilu 2024 yang diusulkan dan disetujui sejumlah ketum parpol. Mahfud mengatakan pemerintah tak pernah membahas wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.

“Di tubuh pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan Presiden/Wapres baik untuk menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang satu atau dua tahun,” kata Mahfud dalam keterangannya, Senin (7/3/2022).

“Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan tersebut,” katanya menegaskan.

Presiden Jokowi, kata Mahfud, sampai dua kali memimpin rapat kabinet pada 14 September dan 27 September 2021 yang isinya terkait Pemilu 2024. Sejumlah pesan disampaikan Jokowi dalam rapat kabinet itu.

“Memastikan Pemilu 2024 berjalan aman, lancar, tidak memboroskan anggaran, tidak terlalu lama masa kampanye dan juga tidak terlalu lama jarak antara pemungutan suara dan hari pelantikan pejabat-pejabat hasil Pemilu dan Pilkada 2024,” kata Mahfud. {detik}