Politikus Partai Golkar kembali ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (24/8/2018) malam. Jargon ‘Golkar Bersih’ yang selama ini digembar-gemborkan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto ternyata jauh panggang dari api.
Direktur Riset Populi Center Usep Saeful Ahyar menilai Golkar Bersih hanyalah sebuah jargon tanpa implementasi yang nyata. “Golkar sudah mencanangkan Golkar Bersih, tapi itu hanya sekadar jargon saja, pembuktiannya itu tidak ada,” kata Usep di sebuah forum diskusi di Menteng, Jakarta, Sabtu (25/8/2018).
Jargon ‘Golkar Bersih’ muncul sebagai antitesa kasus yang menimpa menimpa mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto.
Golkar memberikan harapan Golkar untuk masa depan akan lebih bersih. “Golkar ini ke depan akan bersih atau punya harapan untuk bersih, tapi kan bagaimana implementasinya itu yang patut dipertanyakan,” ujarnya.
Pengamat politik UIN Syarief Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menyerukan hal yang sama. Jargon ‘Golkar Bersih’ dinilai tidak berefek apapun terhadap Golkar lantaran elit yang justru kembali korupsi. Menurut dia jargon ‘Golkar Bersih’ yang diperkenalkan Airlangga hanya sebuah jargon yang melangit.
“Korupsi bukan hanya sebatas tagline, tapi niat baik sungguh-sungguh tak korupsi. Korupsi itu bukan semata basa basi, tapi tindakan nyata tak mau melakukan,” ujarnya.
Untuk kesekian kalinya politikus Golkar tersandung korupsi, usai menimpa Setya Novanto, korupsi juga melibatkan beberapa jajaran partai lainnya seperti Eni Maulani Saragih, dan Idrus Marham tersangkut kasus korupsi.
Baik Idrus dan Eni tersangkut kasus yang sama yaitu kasus dugaan pengadaan proyek PLTU RIau 1, sedangkan Setya Novanto terbukti ikut terlibat dalam kasus korupsi KTP-El.
