Hingga saat ini, masih ramai diperbincangkan mengenai wacana penundaan Pemilu 2024. Tak hanya pemilu, wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode saja, juga turut menggema di tengah masyarakat.
Melihat fenomena tersebut, seorang Politikus Muda Partai Golkar, Riko Lodewijk Lesiangi langsung angkat bicara. Riko Lodewijk Lesiangi menyebut wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden semakin kebablasan.
Riko Lodewijk Lesiangi juga menilai cara-cara membangun opini publik tersebut sangat merugikan Partai Golkar.
Pasalnya hal itu menyerang dan menyudutkan dua tokoh senior di Partai Beringin, yakni Airlangga Hartarto dan Luhut Binsar Pandjaitan.
“Ketua Umum Partai Golkar dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar yang juga Menko Marves Luhut Binsar, disebut sebagai dalang penghianat wacana penundaan pemilu.”
“Saya justru menuding balik aktor utamanya Hasto Sekjen PDIP, serta Masinton yang telah menjadi pelopor utama pasti ada kepentingan khusus yang telah di jalankan oleh elite PDIP,” ujar Riko Lodewijk, Jumat (15/4/2022), dalam keterangan tertulisnya.
Riko Lodewijk sebut, Airlangga Hartarto maupun Luhut Binsar Pandjaitan sudah banyak berbuat banyak untuk bangsa, dalam menjalankan tugasnya sebagai pembantu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Kata Riko, kedua sosok tersebut tentu layak diberikan apresiasi. “Hanya dua tokoh Golkar yang selalu di berikan kepercayaan mengemban jabatan khusus menandakan Jokowi mempercayai kualitas kapasitasnya.”
“Politikus bermental seperti itu tidak membangun serta memberikan contoh ke generasi muda politik demokrasi yang beretika dan beradab,” terang Riko Lodewijk.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyinggung soal menteri yang memberikan komentar tentang urusan yang di luar kewenangannya.
Kata Hasto jika ada seorang menteri yang berkomentar yang ada di luar tugas pokok dan fungsi (tupoksi), termasuk tanggapi isu penundaan pemilihan umum (pemilu), maka artinya dia tak memahami Undang-Undang Dasar 1945.
Meskipun Hasto tidak menyebut nama menteri yang dimaksud. Namun, dia minta supaya para menteri di Kabinet Indonesia Maju tidak ikut mendorong soal wacana penundaan pemilu.
Ia juga mengingatkan para menteri untuk bekerja sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) masing-masing. {tribun}
