Sebanyak 22 organisasi masyarakat (Ormas) di Manokwari, Papua Barat meminta, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk mengganti oknum anggota DPR RI, Dapil Papua Barat berinisial HM, yang diduga menonton video porno (bokep) saat sidang paripura.
“Kami Ormas di Manokwari mendesak, Ketua DPP PDIP agar segera menganti anggota DPR RI, Dapil Papua Barat inisial HM. Pergantian antar waktu (PAW) terhadap yang bersangkutan lantaran menonton video yang tidak wajar saat sidang,” kata Panglima Kesatria Parlemen Jalanan Papua Barat, Ronald Mambieuw, kepada wartawan di Manokwari.
Dia menilai, aksi yang dilakukan oknum anggota DPR RI menonton video tersebut merupakan perilaku yang tidak terpuji yang dipertontonkan kepada publik. Padahal dia wakil rakyat mestinya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat di Papua Barat.
“Jadi tindakan tidak terpuji yang dilakukan oknum wakil tersebut, sama sekali tidak memberikan contoh yang baik bagi generasi di negara ini. Internal PDIP harus mengambil sikap sesuai aturan yang berlaku di internal partai agar yang bersangkutan segera diganti,” katanya.
Ia menegaskan, oknum DPR tersebut segera diganti dan kursi tersebut harus diduduki anak papua dari Papua Barat. 22 ormas akan mendesak agar diganti dengan orang lain. Sebab tindakan seperti itu mencoreng nama baik PDIP.
Ketua DPW Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia Papua Barat, Ayub Msiren, menilai tindakan tidak terpuji seperti itu sudah bisa dipastikan bahwa yang bersangkutan tidak miliki niat untuk melihat orang Papua. Hal ini menjadi dampak buruk untuk pemilu 2024.
“Kalau orang-orang begini terus dibiarkan besok-besok kepercayaan masyarakat terhadap PDIP otomatis hilang.
Dengan itu, kita minta DPD PDIP Papua Barat untuk segera usulkan ke DPP PDIP agar yang bersangkutan segera diganti orang yang berdomisili di Papua Barat sehingga bisa memperjuangkan apa menjadi aspirasi dan keinginan rakyat di Papua Barat.”
Ketua Laskar Merah Putih, Arsyad Lamadi, meminta oknum DPR RI yang menonton video tersebut segera dilakukan pemecatan tidak dengan hormat. “Pemecatan itu dilakukan agar citra PDIP di tengah publik kembali normal,” tandasnya. {kumparan}
