Pemerintah Kota Depok telah meluncurkan Kartu Depok Sejahtera (KDS) pada bulan September tahun lalu.
Hingga kini, kartu yang jadi janji kampanye Wali Kota Depok-Wakil Wali Kota Depok, Mohammad Idris-Imam Budi Hartono masih jadi sorotan.
Juru Bicara Muda PAN, Dimas Prakoso Akbar membandingkan KDS dengan Kartu Indonesia Sejahtera dan Kartu Jakarta Pintar.
Di kedua kartu itu, tak ada foto presiden atau gubernur DKI Jakarta. Berbeda dengan KDS yang memuat gambar wali kota dan wakilnya.
“Kartu Indonesia Sejahtera dan Kartu Jakarta Pintar ngga ada foto wajah pejabat. Tapi Kartu Depok Sejahtera ada foto pejabatnya,” katanya
“Setelah menuai kritik trus revisi desain ini akan pake uang rakyat lagi ? Asli norak, narsis, rakus !,” sambungnya.
Sebelumnya, sebanyak 38 anggota DPRD Kota Depok akan mengajukan mosi tak percaya dan menggunakan hak interpelasi terhadap Wali Kota Depok, Mohammad Idris, dan Ketua DPRD Kota Depok, TM Yusufsyah Putra.
Hal itu terkait penyalahgunaan KDS yang dipolitisasi untuk kepentingan partai penguasa, Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Adapun 38 anggota DPRD Kota Depok itu di luar PKS, yakni berasal dari PDIP, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PKB, PPP, dan PSI. Jumlah total anggota DPRD Kota Depok adalah 50 orang.(Sumber)
