Pencabutan larangan ekspor produk minyak sawit, termasuk minyak goreng dan crude palm oil (CPO) yang diberlakukan pemerintah mulai Senin (23/5) sudah tepat.
Anggota Komisi VI DPR RI, Rudi Hartono Bangun menilai, pencabutan larangan ekspor sebagai wujud pemerintah mendengar aspirasi rakyat, khususnya petani sawit.
Rudi berharap, kebijakan tersebut perlu dibarengi dengan pemantauan Presiden Joko Widodo terhadap kinerja menteri yang mengurusi perdagangan dan izin ekspor CPO serta minyak goreng.
“Kuota CPO untuk dalam negeri diawasi ketat agar tidak terjadi lagi kelangkaan minyak goreng. Masalah kelangkaan minyak goreng ini terjadi karena ada permainan pejabat terkait dengan pengusaha,” kata Rudi kepada wartawan, Jumat (20/5).
“Kebutuhan minyak goreng dalam negeri hanya 16 juta ton. Hasil produksi kita 65 juta ton, kelebihannya masih banyak untuk diekspor,” tandas Rudi.(Sumber)
