Keretakan hubungan Presiden Jokowi dan PDIP mulai terungkap. Jokowi diketahui tidak lagi mendengar masukan PDIP selaku partai pengusung di Pilpres 2019.
Hal tersebut terungkap dari pernyataan politisi PDIP, Masinton Pasaribu yang mengaku selalu mengingatkan Jokowi untuk mengelola negara sesuai dengan fungsi ketatanegaraan Indonesia.
“Kita ini bukan menganut sistem parlementer. Parlementer itu perdana menteri dipilih oleh parlemen, dia memperoleh mandat rakyat hasil Pemilu.
Nah ini kan kacau,” ujar Masiton saat diwawancarai Refly Harun dalam pdcast di kanal youtubenya.
Salah satunya terkait penunjukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dalam berbagai urusan negara.
Pantai Banteng bermoncong putih tersebut menganggap Jokowi seolah tak bisa melepas dominasi Luhut.
Mengutip berita jakarta.poskota.co.id, Menurut Masinton, peranan yang diberikan Jokowi kepada Luhut banyak yang di luar tugasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
“Ini aneh, baru ini terjadi satu menteri mengurusi berbagai urusan,” tukas Masinton.
Masinton-pun menyesalkan sikap Jokowi yang sulit mendengar masukan dari luar kabinet.
Bahkan, saran-saran yang diberikan PDIP sebagai partai politik pengusungnya-pun terkadang digubris Jokowi.
“Kalau kemudian diingatkan, cuek bebek, ini bebal namanya. Baja yang baik kan yang tebal, (tapi) penguasa yang tidak baik penguasa yang bebal,” tutup Masinton.(Sumber)