Penundaan Pemilu 2024 sulit dilakukan jika merujuk pada kondisi terkini, apalagi bila dikaitkan dengan kondisi ekonomi global yang tidak berpengaruh besar bagi Indonesia.
Selain itu, konstitusi juga sudah memerintahkan bahwa pemilihan umum digelar lima tahun sekali dan jatuh pada tahun 2024 mendatang.
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera berujar, penundaan pemilu bisa saja terjadi jika krisis global sangat buruk dan berdampak besar bagi Indonesia.
“Kalau kondisi globalnya sangat buruk, misal naudzubillah, China-Taiwan perang. Itu dampaknya luar biasa bagi kita. Pertumbuhan kita negatif, inflasi terjadi, stagnasi terjadi, keuangan negara kita berat. Apalagi utang kita cukup besar, di atas Rp 7 triliun,” kata Mardani dalam diskusi Teras Politik (Terpol) yang digelar Kantor Berita Politik RMOL bertema “Wacana Perpanjangan Jabatan Presiden Muncul Lagi”, Selasa (9/8).
Bila hal demikian yang terjadi, maka pemerintah dipaksa untuk memilih antara menggelar pesta demokrasi atau lebih mementingkan kebutuhan pokok masyarakatnya.
“Sehingga, yang terjadi memang antara perut sama pemilu, akan menang perut,” imbuhnya.
Anggota Komisi II DPR RI ini menambahkan, faktor eksternal seperti perang dan inflasi dari negara-negara yang bertikai bisa jadi menghambat pesta demokrasi di Indonesia.
Namun, dia menegaskan bahwa penundaan pemilu akibat krisis global ini tidak boleh diputuskan hanya sepihak.
“Itu akan menjadi triggering factor, yang tidak diputuskan oleh satu orang. Misalnya presiden sendiri, tidak. Itu akan menjadi kesepakatan bersama karena kita harus menjaga perahu Indonesia stabil dulu,” tutupnya.(Sumber)
