Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Daniel Mutaqien Syafiuddin, mendesak Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk memberikan perhatian serius terhadap persoalan banjir rob yang selama bertahun-tahun melanda kawasan Eretan, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
Hal ini disampaikan Daniel Mutaqien dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri PU, yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (09/07).
“Permasalahan ini sejak awal, dari tahun 2014, sudah kami sampaikan. Di sana ada daerah Eretan, di Kandanghaur. Kalau dari Jakarta ke sana hanya beberapa jam, tapi hampir setiap hari masyarakat di sana terdampak banjir rob,” ujar Daniel.
Menurut Ketua Harian DPD I Partai Golkar Jawa Barat ini, banjir rob yang terjadi hampir setiap hari telah memaksa masyarakat Eretan untuk hidup dalam ketidakpastian. Ia menyoroti dampak sosial yang ditimbulkan akibat peristiwa rob yang terus berulang, termasuk kondisi pengungsian yang harus terus dihadapi oleh warga.
“Kalau sudah rob, masyarakat harus mengungsi. Kejadiannya itu berulang-ulang. Dan ini sudah kami suarakan sejak saya pertama kali jadi anggota DPR RI pada 2014,” tegasnya.
Ia pun berharap agar Menteri PU yang baru menjabat dapat segera menaruh perhatian pada wilayah tersebut. Meski ia memahami bahwa belum genap setahun masa jabatan Menteri saat ini, Daniel mengingatkan bahwa masalah ini sudah berlangsung lebih dari satu dekade tanpa adanya penanganan yang berarti.
“Pak Menteri memang belum genap setahun ulang tahun di Kementerian PU. Tapi saya mohon ini menjadi perhatian khusus. Karena kalau masyarakat tiap hari menghadapi rob, ya kasihan juga,” lanjut legislator Partai Golkar asal Cirebon-Indramayu ini.
Daniel juga menyebutkan bahwa penanganan kawasan rob Eretan memang membutuhkan anggaran besar, namun sudah ada estimasi awal dari pemerintah daerah dengan kebutuhan sekitar Rp. 55 miliar. Ia menekankan pentingnya langkah konkret meskipun bertahap, agar beban warga tidak terus berlanjut.
“Anggarannya memang besar. Dari data pemerintah daerah, ada sekitar Rp. 55 miliar. Tapi paling tidak ada penanganan yang serius agar masalah ini tidak terus menerus menimpa masyarakat di Dapil saya,” pungkasnya.
Masukan dari Daniel Mutaqien ini menambah daftar perhatian Komisi V DPR terhadap isu-isu kerakyatan dan infrastruktur dasar, khususnya di wilayah pesisir yang terdampak perubahan iklim dan kenaikan muka air laut. {golkarpedia}
